Jabar Tertinggi Salurkan Dana FLPP

Big Banner

Jakarta – Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan nilai Rp 6,6 triliun, atau 39,27 persen dari realisasi program perumahan di Indonesia.

“Penyaluran dana FLPP tertinggi saat ini ada di Jawa Barat, yakni sebanyak 141.820 unit dengan total anggaran sekitar Rp 6,6 triliun,” kata Plt Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Maurin Sitorus, dalam publikasinya, di Jakarta, Selasa (31/3).

Menurut Maurin, FLPP merupakan salah satu program Kempupera guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni dengan harga dan angsuran yang terjangkau. “Kami akan terus mendorong peran aktif pemerintah daerah serta bank-bank penyalur dana FLPP dalam penyaluran program tersebut,” ujar Maurin.

Selain Jawa Barat, terdapat empat provinsi lain yang menyalurkan FLPP dalam jumlah besar. Yakni Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah. Masing-masing provinsi menyalurkan dana FLPP untuk 20.000 hingga 40.000 unit rumah.

“Tingginya penyaluran FLPP di Jawa Barat karena banyaknya jumlah penduduk di provinsi tersebut. Selain itu program pembangunan perumahan di Jawa Barat juga terus meningkat setiap tahunnya,” jelas dia.

Seperti diketahui, pemerintah selama lima tahun terakhir telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 16,5 triliun. Dana tersebut berhasil merealisasikan pembangunan rumah layak huni sebanyak 361.113 unit di seluruh Indonesia.

Menurut Maurin, penyaluran FLPP sebelumnya dilaksanakan oleh Kempupera mulai Oktober 2010 dengan dasar hukum Permenpera Nomor 14 dan 15 Tahun 2010. Namun saat ini dengan adanya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/ PRT/M/2014 dan 21/PRT/M/ 2014.

Berdasarkan data yang ada, kata Maurin, dana FLPP digunakan untuk membantu masyarakat memiliki rumah tapak sebanyak 360.889 unit dan rumah susun 224 unit.

“Ke depan kami juga mendorong mendorong masyarakat untuk tinggal di rusun. Pemerintah juga terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP,” kata dia.

Lebih lanjut, Maurin menjelaskan, masyarakat memiliki beberapa keuntungan apabila memanfaatkan KPR FLPP. Yakni, suku bunga yang tetap yakni 7,25 persen selama masa tenor kredit. Selain itu, angsuran yang dibayarkan juga sangat terjangkau dan tidak terpengaruh kenaikan suku bunga kredit.

Masih Tinggi

Pada pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah menargetkan pembangunan 7,6 juta unit rumah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Pada 2015 akan dimulai pembangunan 1 juta unit rumah. Tingginya target tersebut didorong masih besarnya defisit angka perumahan (backlog) yang mencapai 13,6 juta unit.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang sudah diagendakan, pemerintah fokus menyelesaikan program kepenghunian, yaitu backlog 7,6 juta unit,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin.

Setiap tahun, tambah Syarif, kebutuhan rumah rata-rata 800 ribu unit. Asumsi ini berdasarkan data BPS yang menyatakan bahwa setiap pasangan yang menikah akan membutuhkan satu rumah. “Kalau kemampuan pemerintah tiap tahun hanya bisa 400 ribu (unit), tim wapres mengatakan, backlog tidak akan pernah terkejar,” jelas Syarif.

Oleh karenanya, lanjut Syarif, pemerintah mencanangkan program pembangunan sejuta rumah setiap tahun hingga 2019. Guna merealisasikan program tersebut, pemerintah menggandeng Perumnas dan pengembang yang tergabung dalam REI,Apersi, dan Apernas.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Idonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan, dari Apersi membangun 65 ribu unit rumah pada tahun ini, mayoritas dibangun menggunakan FLPP di Jawa Barat. “Setelah itu Banten dan Jawa Tengah,” kata Eddy.

Menurut dia, kebutuhan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Karena itu, Apersi siap melaksanakan tugas dari pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi MBR. “Saya masih yakin dengan menteri yang baru ini, sektor perumahan akan berjalan dengan baik,” kata dia.

 

Imam Mudzakir/FER

beritasatu.com