Pensiunan & Orang Miskin Diberi Keringanan PBB

Big Banner
JAKARTA – Pemerintah tengah merevisi peraturan mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah tinggal. Peraturan tersebut akan meringankan pensiunan atau orang yang tidak mampu untuk membayar PBB.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pemerintah sudah mengelompokkan golongan masyarakat yang tidak mampu membayar PBB. Golongan yang tidak mampu ini adalah pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Ada kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi saya kita kita bisa lihat bagaimana PBB itu tidak menjadi instrumen yang saya bilang tadi, orang merasa terusir dalam tanda petik. Itu saya kira memandang bukan orangnya, tapi tanahnya,” jelas Ferry di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Namun Ferry tidak mengetahui berapa banyak masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan kebijakan ini. Menurutnya, hal tersebut di dalam data Kementerian Sosial.

“Saya enggak tahu, kalau pun itu bisa data dari bu Khofifah (Mensos) untuk KKS,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pensiunan yang mendapat kemudahan dalam keringanan PBB seperti pejabat eselon I berlaku jika tidak mempunyai penghasilan lainnya.

“Misalnya pensiunan dirjen atau perwira tinggi, bisa diukur pensiunannya. Dia tinggal di Kebayoran dengan PBB tinggi, kita kan tidak mempertimbangkan di situ faktor subjeknya, tapi kita lihat tanahnya,” imbuhnya.

“Kalau data pensiunan dari instansi dari Kementerian PAN-RB, BKN, TNI dan Polri kan bisa tahu,” sambungnya.

Lanjut Ferry menjelaskan, saat ini pihaknya masih akan terus membahas kebijakan ini bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Formulanya nanti dikoordinasikan lebih lanjut antara Mendagri, Menkeu dengan saya, untuk mengatakan apakah dibebaskan, dipotong atau diutangkan. Kalau diutangkan kan itu tadi saat dia mau menjual, dia harus melunasi itu tadi,” tukasnya.

(rzk)

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me