Sistem Zonasi Program Sejuta Rumah Diperlukan

Big Banner

Jakarta – Pakar perumahan, Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) perlu menerapkan sistem zonasi guna menyukseskan Program Sejuta Rumah yang akan dimulai pada akhir April 2015.

“Untuk mempercepat realisasi sejuta rumah, pemerintah perlu menerapkan sistem zonasi,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (13/4).

Menurut dia, sistem zonasi itu diperlukan agar dapat berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah yaitu dengan cara pemerintah menetapkan daerah khusus bagi perumahan.

Enggartiasto yang juga merupakan politisi Partai Nasdem itu juga berpendapat, guna mengatasi permasalahan pembiayaan, bisa dengan memberdayakan Bank BTN yang selama ini fokus di sektor perumahan.

“Kalau pemerintah serius membangun rumah murah untuk rakyat, dana-dana yang tersimpan di Bapertarum, Taspen atau lembaga lain, disimpan saja ke Bank BTN. Selama ini, hanya Bank BTN yang serius menggarap perumahan,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mendorong menyediakan perumahan vertikal di kota-kota yang berpenduduk lebih dari dua juta jiwa sebagai bentuk upaya agar semakin banyak warga yang mendapat tempat tinggal untuk mengatasi “backlog” atau kekurangan rumah.

“Pemerintah mendorong kota-kota dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa menyediakan perumahan dengan ‘vertical housing’, bukan rumah tapak lagi. Kalau di bawah 2 juta jiwa boleh dengan rumah tapak,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono.

Untuk itu, menurut Basuki, pihaknya juga sedang mengatur ke arah perumahan vertikal karena kota yang penduduknya kurang dari dua juta orang ke depannya dinilai juga akan berkembang populasinya.

Ia mencontohkan dukungannya kepada Pemerintah Kota Bandung yang berencana membangun apartemen rakyat dengan mengintegrasikan program penyediaan rumah sekaligus menangani kawasan kumuh.

Selain itu, ujar dia, persoalan lainnya adalah penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kerap dinilai tidak “bankable” sehingga sulit mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

Berdasarkan data Bappenas, 70 persen penduduk Indonesia memiliki rumah dengan swadaya, 12 persen dengan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan 18 persen dengan cicilan selain KPR. Banyaknya rumah swadaya masyarakat dinilai berpotensi munculnya banyak kawasan permukiman kumuh.

/FER

Antara

beritasatu.com