10% Penduduk Indonesia Belum Memiliki Rumah

JAKARTA- Sekitar 10% dari sekitar 260 juta jiwa penduduk Indonesia belum memiliki rumah karena kemampuan ekonomi yang terbatas. Karena itu, pemerintah pusat berupaya keras untuk merumahkan masyarakat yang ...

  • propertidata
  • 2016.09.14
  • 491

    view

  • 10% Penduduk Indonesia Belum Memiliki Rumah

     

    JAKARTA- Sekitar 10% dari sekitar 260 juta jiwa penduduk Indonesia belum memiliki rumah karena kemampuan ekonomi yang terbatas. Karena itu, pemerintah pusat berupaya keras untuk merumahkan masyarakat yang belum memiliki rumah.

    “Merumahkan rakyat ini merupakan amanat dari UU, karena itu pemerintah bersama stakeholder berupaya maksimal mengatasi masalah hunian ini. Agar masyarakat tak mampu juga bisa menikmati hunian yang layak,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus, di Jakarta, baru-baru ini.

    Maurin mengatakan, ada 20% penduduk Indonesia tidak ada kemampuan untuk membeli rumah. Sehingga pemerintah mengembangkan rumah susun sewa (rusunawa) ataupun juga rumah khusus. Selain itu, ada 40% penduduk Indonesia memiliki kemampuan terbatas untuk memeli rumah atau dikenal dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Bagi masyarakat golongan tersebut pemerintah memberikan kemudahan dengan memberikan bantuan uang muka (BUM), Subsidi dengan konsep Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Suku bunga rendah 5% dan jangka waktu cicilan panjang sampai 20 tanun lebih,” kata dia.

    Sementara itu, 30% penduduk Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk membeli rumah. Golongan tersebut termasuk golongan mampu dan tidak perlu ada subsidi dari pemerintah.

    Karena itu, lanjut Maurin pemerintah berharap kepada pengembang untuk membantu pemerintah dalam merumahkan masyarakat dengan konsep hunian berimbang 1,2,3. Konsep itu mengharuskan setiap developer yang membangun satu hunian mewah untuk membangun dua hunian kelas menengah, dan tiga hunian murah. “Jadi pada dasarnya hunian berimbang ini sebagai bentuk gotong royong,” kata dia.

    Dia juga pernah mengatakan, pemerintah akan berkomitmen dalam menyediakan hunian untuk masyarakat dan menyelesaikan masalah pemukiman kumuh. Indonesia bisa menjadi negara maju dengan syarat seluruh kebutuhan tersebut sudah terpenuhi.

    “Kita harapkan hal itu bisa segera terwujud. Namun demikian, masih ada backlog perumahan yang menjadi kendala,” katanya.

    Maurin mengatakan, hingga saat ini backlog perumahan mencapai 11 juta unit. Sementara, kebutuhan perumahan per tahun akibat pertambahan penduduk maupun urbanisasi mencapai sekitar 800.000-900.000 unit.

    Maurin mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan rumah, khususnya bagi MBR, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR memiliki beberapa program bantuan mulai dari Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan memberikan suku bunga 5% flat selama masa cicilan atau sampai 20 tahun, memberikan bantuan uang muka perumahan dan pembangunan rumah khusus bagi nelayan maupun perumahan di perbatasan dan ada juga bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bagi pengembang.

     

    Sejuta Rumah

    Sementara itu, penurunan suku bunga deposito dan kredit oleh Bank Indonesia (BI) dinilai akan mempengaruhi target pencapaian Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Meski begitu, pemerintah tetap berupaya untuk tetap mendorong peran serta aktif dari pengembang properti, masyarakat, pemerintah daerah (pemda) serta perbankan untuk mensukseskan program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Penurunan suku bunga kredit pasti ada pengaruhnya ke Program Satu Juta Rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin, dalam publikasinya, di Jakarta, Selasa (13/9).

    Syarif menyampaikan, penurunan suku bunga kredit tersebut akan berpengaruh pada sektor pembangunan rumah bagi masyarakat non berpenghasilan rendah. Berdasarkan hasil komunikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dengan para pengembang di lapangan, dampak kebijakan BI terhadap perumahan kelas menengah ke atas memang cukup tinggi.

    “Bahkan, para pengembang menyampaikan bahwa saat ini mulai ada penambahan jumlah proyek pembangunan rumah kelas menengah ke atas,” kata Syarif.

    Sesuai target Program Satu Juta Rumah tahun ini, pembangunan rumah untuk MBR sebesar 700.000 unit dan 300.000 unit untuk non MBR. “Setidaknya untuk rumah non MBR diperkirakan dapat mencapai target atau bahkan melampaui,” ujarnya.

    Sementara itu, untuk rumah bagi MBR tidak akan memiliki pengaruh terlalu besar. Hal itu dikarenakan pemerintah telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang suku bunganya rendah dan sangat terjangkau.

    “Untuk kredit rumah tidak akan berpengaruh langsung ke MBR karena pemerintah sudah melakukan intervensi dari uang muka 10 persen menjadi hanya satu persen saja. Suku bunga KPR FLPP juga sudah sangat rendah dan angsurannya sangat terjangkau bagi masyarakat,” tuturnya.

    Seperti diberitakan, kebijakan 7-Days Reverse Repurchase yang diluncurkan BI diyakini mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit hingga single digit. Kebijakan itu telah dimulai pada Agustus 2016 dan nantinya kebijakan itu menjadi acuan suku bunga yang baru, menggantikan BI rate.



    Imam Muzakir/Laila Ramdhini/EDO

    Investor Daily

    beritasatu.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci