Pemerintah Segera Terbitkan PP tentang Rumah Susun

JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan peraturan pemerintah (PP) pengadaan rumah susun (rusun) akan segera diterbitkan tahun ini. Regulasi ini akan menjadi aturan teknis ...

  • propertidata
  • 2016.09.15
  • 412

    view

  • Pemerintah Segera Terbitkan PP tentang Rumah Susun

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan peraturan pemerintah (PP) pengadaan rumah susun (rusun) akan segera diterbitkan tahun ini. Regulasi ini akan menjadi aturan teknis sebagai turunan dari Undang Undang No 20/2011 tentang Rumah Susun.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim mengatakan, regulasi yang mengatur hunian vertikal atau rumah susun ini membutuhkan penanganan dan perhatian dari pemerintan. Pasalnya, kata Lukman, banyaknya jumlah rumah susun yang kini mulai dibangun hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia membutuhan payung hukum yang mengatur pengelolaan barang milik bersama yang ada di bangunan tersebut.

    Dia menjelaskan, pembangunan rusun di sejumlah daerah di Indonesia akan menjadi salah satu solusi dari keterbatasan lahan yang bisa digarap untuk hunian. Dengan demikian, dia berharap masyarakat mampu menyesuaikan diri untuk dapat tinggal di rusun. Dia juga mengatakan pihaknya akan mengantisipasi adanya konflik yang kerap kali timbul akibat kepemilikan benda, fasilitas, sampai hak guna tanah bersama.

    “Definisi mengenai benda bersama di Rusun itu perlu dijabarkan lebih lanjut agar setiap penghuni tahu akan hak dan kewajibannya,”katanya.

    Saat ini, kata Lukman, banyak sekali keluhan masyarakat terkait orientasi pengelolaan di Rusun seperti tarif listrik dan air yang berbeda-beda. Untuk itu, kata Lukman, pihaknya telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan.

    Beberapa agenda yang dibahas dalam FGD tersebut antara lain mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 21/PUU/XIII/2015 atas Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua adalah terkait pembahasan pengesahan permohonan pertelaan dan pengesahan atas pemisahan satuan Rusun.

    “Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di sektor perumahan baik itu rumah tapak maupun rumah susun,” katanya. 



    Laila Ramdhini/EDO

    Investor Daily

    beritasatu.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci