"Selama Proses Hukum Masih Berlangsung, Reklamasi Harus Ditunda"

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyayangkan sikap pemerintah yang memutuskan untuk mengizinkan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta ...

  • propertidata
  • 2016.09.15
  • 245

    view

  • "Selama Proses Hukum Masih Berlangsung, Reklamasi Harus Ditunda"

    JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyayangkan sikap pemerintah yang memutuskan untuk mengizinkan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan.

    Pasalnya, proses hukum reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Pulau G atau Pluit City, masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

    "Dalam demokrasi ada 3 pilar, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiganya ini saling menopang. Kalau salah satu kemudian melakukan penentangan, maka terjadi kekacauan demokrasi. Kami minta presiden menghormati proses hukum," ujar Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati atau Yaya saat konferensi pers di Gallery Walhi, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

    Ia menjelaskan, pada Mei 2016 silam, para nelayan yang tinggal di Teluk Jakarta dan sejumlah organisasi mengajukan gugatan ke PTUN.

    Hasilnya, PTUN memutuskan bahwa izin untuk reklamasi Pulau G harus dicabut. Terhadap keputusan ini, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) selaku pengembang Pulau G naik banding.

    "Nah, selama proses hukum berlangsung, reklamasi harus ditunda. Ini berarti, tidak boleh ada kegiatan apa pun untuk melaksanakan izin reklamasi Pulau G, sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap," tutur Yaya.

    Menurut Yaya, saat pemerintah memutuskan melanjutkan reklamasi, dikhawatirkan masyarakat akan resah karena bertentangan dengan keputusan PTUN.

    Selain itu, keputusan ini juga bisa berdampak buruk yang meluas, karena perilaku ini akan dicontoh pemerintah daerah.

    "Banyak proyek-proyek reklamasi yang diusung di daerah. Kalau pusat saja berani melawan hukum, ini akan berlipat ganda di daerah. Nanti tidak ada yang menaati hukum," kata Yaya.

    properti.kompas.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci