Pemerintah Siapkan Anggaran Rp33,1 Triliun Untuk Bangun Perumahan MBR

Big Banner

(Berita Daerah – Nasional) Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp33,1 triliun hingga tahun 2019 guna pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Permintaan perumahan bagi masyarakat diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Plt Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera, Syarif Burhanuddin di Jakarta, Kamis (16/4) mengatakan bahwa sesuai dengan RPJMN 2015-2019, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp33,1 triliun untuk program perumahan bagi MBR. Namun pada tahun 2015 ini anggaran baru tersedia sebesar Rp7,7 triliun.

Syarif mengungkapkan jika alokasi anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk pembangunan rumah susun serta untuk pembuatan prasarana, sarana, dan utilitas rumah umum. Pada tahun 2015 ini pemerintah telah menargetkan untuk membangun satu juta rumah guna mengurangi black log perumahan yang tinggi di Indonesia.

Selanjutnya Syarif menyebutkan sejumlah target perumahan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 yaitu diantaranya pembangunan rumah swadaya melalui program “bedah rumah” sebanyak 2,2 juta unit. Selain itu adalah pembangunan sebanyak 550 ribu unit dalam rumah susun, serta 50 ribu rumah khusus di berbagai daerah di Tanah Air.

Dalam mensukseskan program tersebut, Ditjen Penyediaan Perumahan telah membentuk lima Direktorat antara lain Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus dan Rumah Negara, Direktorat Rumah Swadaya serta Direktorat Rumah Umum dan Rumah Komersial.

Meskipun begitu Syarif mengakui jika jumlah alokasi anggaran sebesar Rp33,1 triliun sebenarnya masih belum terlalu memadai, karena berdasarkan perhitungan pihaknya untuk menangani persoalan sektor perumahan di Indonesia membutuhkan dana hingga lebih dari Rp180 triliun.

Oleh karena itu Plt Dirjen Penyediaan Perumahan juga menginginkan bantuan dari pemerintah daerah untuk dapat mendata kebutuhan perumahan di masing-masing daerah agar dapat mempermudah pengalokasian dana tersebut. Informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah akan sangat membantu untuk merealisasikan pembangunan rumah yang tepat sasaran.

Pemerintah daerah juga menjadi pihak yang paling mengerti terkait wilayah yang memerlukan bantuan perumahan dari pemerintah pusat. Diharapkan untuk kedepannya pemerintah daerah juga ikut mengalokasikan sebagian dana PDB untuk program perumahan, serta data kebutuhan rumah yang diperlukan sehingga pemerintah pusat bisa mengalokasikan dana perumahan yang lebih besar untuk rumah layak huni bagi masyarakat.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD-PU
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

 

 

mpi-update.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me