Anggaran Rumah MBR Rp 33 Triliun

Big Banner

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 33,09 triliun selama lima tahun ke depan untuk program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Namun, pada 2015 pemerintah baru bisa menyediakan anggaran Rp 7,7 triliun untuk mendorong program perumahan yang layak huni.

Plt. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kempupera, Syarif Burhanuddin memaparkan, anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas rumah umum. Salah satu fokus pekerjaan dari Ditjen Penyediaan Perumahan yang dipimpinnya saat ini adalah untuk meningkatkan penyediaan hunian bagi masyarakat. Selain itu adalah penanganan rumah tidak layak huni yang berdasarkan data BPS sudah mencapai angka 3,4 juta unit.

“Beberapa target program pembangunan perumahan sesuai RPJMN 2015 – 2019 antara lain pembangunan rumah swadaya melalui bedah rumah serta pembangunan baru sebanyak 2,2 juta unit, 550 ribu unit Rusun, 50 ribu rumah khusus di seluruh Indonesia,” kata Syarif di Jakarta, Kamis (16/4) petang.

Lebih lanjut, Syarif menjelaskan, sebenarnya anggaran sebesar Rp 33,09 triliun masih kurang untuk memenuhi target fisik RPJMN. Sebabm , total anggaran yang diperlukan berdasarkan perhitungannya sebesar Rp 184, 4 triliun.

Untuk menyukseskan program tersebut, Ditjen Penyediaan Perumahan telah membentuk lima Direktorat, yakni Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus dan Rumah Negara, Direktorat Rumah Swadaya serta Direktorat Rumah Umum dan Rumah Komersial.

“Kami tidak akan bisa menyelesaikan masalah perumahan tanpa bantuan dari Pemda. Sebab mereka yang tahu persis wilayah mana saja yang memerlukan bantuan perumahan. Kami berharap ke depan Pemda juga ikut mengalokasikan sebagian dana APBD untuk program perumahan sehingga pemerintah bisa mengalokasikan dana perumahan yang lebih besar,” papar dia.

Sebelumnya, Syarif mangatakan, Kempupera akan melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah. Target penanganan bedah rumah berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019 mencapai angka 2,2 juta untuk pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1,5 juta unit.

Menurut Syarif, berdasarkan data yang ada, dari sekitar 13,5 juta angka backlog (kekurangan kebutuhan) rumah di Indonesia sekitar 3,4 juta unit merupakan rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan angka pertumbuhan kebutuhan rumah per tahun di Indonesia diperkirakan mencapai 800 ribu rumah.

“Masalah perumahan tidak akan selesai apabila hanya mengandalkan dana APBN dari pemerintah pusat saja. Oleh karena itu kami mengajak peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut aktif dalam program bedah rumah ini,” ujarnya.

Syarif menjelaskan, sebelumnya program bedah rumah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kempupera. Namun saat ini dengan adanya penggabungan kementerian dengan Kementerian Pekerjaan Umum, maka program tersebut tetap dilaksanakan dan menjadi salah satu program unggulan di Kempupera.

Jika melihat kinerja pelaksanaan Program BSPS selama lima tahun terakhir, jumlah rumah yang dibantu melalui program tersebut saat ini mencapai angka 600 ribu unit. Ke depan target pembangunan rumah swadaya akan terus meningkat.

Imam Mudzakir/FER

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me