Tanah di Kawasan Premium Dibidik Pajak Progresif

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan terus mencari cara untuk membuat skema pertanahan menjadi lebih baik. Ia telah mengusulkan penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk kalangan tertentu  yang hingga saat ini aturannya masih digodok. Ferry juga menyampaikan perlunya revisi rancangan undang-undang (RUU) tentang pertanahan untuk memperkuat landasan yuridis terkait dengan persoalan hak atas tanah.

Peta kawasan premium di Jakarta

Peta kawasan premium di Jakarta

“Saya juga mengusulkan untuk memberlakukan pembebanan pajak progresif terhadap pemilikan tanah di lokasi-lokasi premium karena selama ini pajaknya sama saja. Padahal di lokasi premium harga tanah dan sewanya sangat mahal,” ujarnya saat menerima audiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk penyempurnaan RUU Pertanahan di Kompleks Parlemen, Jakarta , Kamis (16/4).

Untuk itu, Ferry meminta berbagai instansi untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Agraria agar bisa membuat formula yang lebih baik terkait pengenaan pajak pertanahan. Penyempurnaan materi RUU Pertanahan untuk menegaskan hak atas tanah pada negara sehingga nantinya lebih mudah mengaturnya disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Hal yang perlu disederhanakan, kata Ferry, diantaranya mengenai hak properti perorangan, hak milik, dan hak pakai untuk kepentingan komersial. “Kalau ini bisa diatur dengan lebih baik sehingga memperkuat landasan yuridis, ke depannya kami akan lebih mudah mempersiapkan maupun menyediakan lahan-lahan yang akan dibangun proyek infrastruktur,” tandasnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me