Pemerintah Anggarkan Rp 33 T Bangun Rumah MBR

Big Banner

rumah-contoh-menperaPROPERTI– Selama lima tahun ke depan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 33,099 Triliun untuk program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015 ini pemerintah baru bisa menyediakan anggaran Rp 7,7 Triliun untuk mendorong program perumahan yang layak huni bagi masyarakat.

Plt. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, salah satu fokus pekerjaan dari Ditjen Penyediaan Perumahan yang dipimpinnya saat ini adalah untuk meningkatkan penyediaan hunian bagi masyarakat. Selain itu adalah penanganan rumah tidak layak huni yang berdasarkan data BPS sudah mencapai angka 3,4 juta unit.

“Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas rumah umum sehingga masyarakat dapat memiliki serta menghuni rumah yang layak huni. Beberapa target program pembangunan perumahan sesuai RPJMN 2015 – 2019 antara lain pembangunan rumah swadaya melalui bedah rumah serta pembangunan baru sebanyak 2,2 juta unit, 550 ribu unit Rusun, 50 ribu rumah khusus di seluruh Indonesia,” terangnya di Gedung Sapta Taruna, Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (16/4).

Dikatakan Syarif, sebenarnya anggaran sebesar Rp 33,099 Triliun tersebut masih kurang untuk memenuhi target fisik RPJMN tersebut. Sedangkan total anggaran yang diperlukan berdasarkan perhitungannya untuk mengatasi persoalan perumahan diperkirakan sebesar Rp 184, 4 Triliun. Untuk mensukseskan program tersebut, Ditjen Penyediaan Perumahan telah membentuk lima Direktorat antara lain Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus dan Rumah Negara, Direktorat Rumah Swadaya serta Direktorat Rumah Umum dan Rumah Komersial.

“Kami tidak akan bisa menyelesaikan masalah perumahan tanpa bantuan dari Pemda karena mereka yang tahu persis wilayah mana saja yang memerlukan bantuan perumahan ini. Kami berharap ke depan Pemda juga ikut mengalokasikan sebagian dana APBD nya untuk program perumahan serta data kebutuhan rumah yang diperlukan sehingga pemerintah bisa mengalokasikan dana perumahan yang lebih besar untuk rumah yang layak huni masyarakatnya,” ujar Syarif berharap.

h3>Artikel Terkait

propertynbank.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me