Ciputra; Kebijakan & Implementasi Perizinan Harus Diawasi

Chairman Ciputra Group, Ciputra, mengatakan bahwa Paket Kebijakan Pemerintah XIII tentang pemangkasan sejumlah proses perizinan perlu diawasi terus. Jangan sampai kebijakan dan implementasi di lapangan ...

  • propertidata
  • 2016.09.26
  • 58

    view

  • Ciputra; Kebijakan & Implementasi Perizinan Harus Diawasi

    Chairman Ciputra Group, Ciputra, mengatakan bahwa Paket Kebijakan Pemerintah XIII tentang pemangkasan sejumlah proses perizinan perlu diawasi terus. Jangan sampai kebijakan dan implementasi di lapangan bertolak belakang.

    Seperti disampaikan dalam acara yang diselenggarakan Majalah Properti Indonesia belum lama ini,  Pak Ci, demikian akrab disapa,  “Izin dipangkas oke, tapi di lapangan harus diikuti terus, jangan sampai praktiknya seperti yang dulu-dulu. Di atas kertas dipangkas tapi di lapangan enggak, ya sama saja,” ujar Ciputra.

    Pendapat dari Ciputra ini diamin oleh Ketua REI Eddy Hussy. Dirinya berharap setelah PP diterbitkan, pemerintah melakukan pengawasan yang ketat, demi memastikan kebijakan itu dilaksanakan di daerah.

    ”Jangan sampai ada pemerintah daerah yang masih memberlakukan aturan lama yang menyulitkan pengembang sehingga penyederhanaan ini benar-benar dirasakan pengembang MBR,” kata Eddy.

    Eddy melanjutkan, dengan adanya Paket Kebijakan terbaru ini diharapkan suplai untuk MBR yang selama ini dirasa kurang baik dari segi jumlah dan aksesibilitas menjadi lebih banyak. Meskipun, dirinya menolak terjadinya penurunan harga rumah akibat dikeluarkannya Paket Kebijakan ini.

    Harga tanah yang dari tahun ke tahun terus naik menjadi alasan mengapa turunnya harga rumah tidak bisa dijadikan target utama.  “Kita lebih kepada meningkatkan dari sisi suplai. Jadi kemudahan perizinan itu akan pasti membuat biaya dan waktu pasti turun. Tapi kita juga tahu bahwa harga FLPP yang ditentukan oleh pemerintah sekarang ini kan harganya semakin hari semakin sulit terjangkau karena terlalu rendah (bagi REI).

    Akhirnya mengakibatkan suplai itu menurun atau semakin hari yang kita bangun semakin jauh dari perkotaan,” tutur Eddy. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, harga rumah memang tidak otomatis dapat turun dengan dikeluarkannya PKE XIII. Basuki berpendapat, bantuan subsidi yang diberikan pemerintah dirasa telah cukup baik untuk membantu masyarakat dalam memperoleh tempat

    “Itu tidak untuk menurunkan harga rumah. Makanya kita memberikan bantuan uang muka cash 4 juta itu juga untuk membantu yang tidak hanya pembeli rumah, tapi juga supaya lebih mudah mendapatkan rumah,” jelasnya. MPI/MRR. Versi digital MPI dapat diakses melalui: http://www.wayang.co.id/index.php/majalah/properti-indonesia. atau https://www.getscoop.com/id/majalah/properti-indonesia .

    mpi-update.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci