Polemik Izin 17 Pulau Buatan, Ahok: Saya Pakai Cara Premanisme

Big Banner

Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan pijakan hukum perizinan soal reklamasi pantai di Jakarta sudah ada sejak Zaman Presiden Soeharto. Ahok mengaku perpanjangan perizinan reklamasi yang dikeluarkannya memakai cara-cara ‘preman’.

Ia juga menegaskan perpanjangan izin reklamasi untuk 17 pulau buatan yang dikeluarkan Pemprov saat ini, tidak melanggar aturan, karena berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tahun 1995.

“Pulau itu disetujui saya, 17 pulau disetujui zamannya Pak Harto tahun 1995 sudah Keppres-nya, 17 pulau,” ujar Ahok di sela meninjau pengerjaan waduk Sunter, Jakarta Utara, Kamis (12/2/2015).

Meski demikian, suami Veronica Tan itu tidak serta merta begitu saja memberikan perpanjangan izin secara cuma-cuma. Ia mengajukan sebuah syarat yang harus dipenuhi pengembang swasta termasuk Agung Podomoro dan lainnya.

“Saya pakai premanisme, eh lu mau bangun pulau mau izin nyambung dari saya, ada syaratnya. Tolong tambah kewajiban beresin banjir. Itu aja saya lakukan,” katanya.

“Saya agak preman nekan mereka aja, lu jangan bikin pulau lu selamat sendiri. Tolong dong kamu untung, bantu kita beresin sini. Ada Keppres tahun 1995, kalau ngebatalin saya dituntut. Kalau nggak mau cabut Keppres-nya. Jakarta Monorail (PT JM) saja nggak jelas mau tuntut gua, apalagi yang jelas,” tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Seperti diketahui, dasar Pemprov DKI Jakarta mengizinkan perpanjangan izin reklamasi berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Next

finance.detik.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me