Apartemen Rp 2 M Bakal Kena Pajak Barang Mewah, Ini Dampaknya

Big Banner

Jakarta -Rencana pemerintah merevisi ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap transaksi barang yang tergolong mewah terhadap pengembang properti bakal memberi dampak serius untuk segmen hunian mewah. Kebijakan ini bisa berdampak terhadap industri properti terutama di segmen apartemen akan turun tajam.

Head of Advisory Jones Lang LaSalle Vivin Harsanto mengatakan unit apartemen dengan kisaran harga Rp 2,5 miliar tengah naik daun di tanah air, sehingga penerapan aturan itu akan sangat terasa dampaknya.

“Pasar kita banyak yang besar di Rp 2 miliar. Kalau diimplementasikan, impact (dampaknya) cukup besar. Saya estimasi 30%-40% akan berkurang (penjualannya). Karena memang itu pasar yang cukup gemuk,” kata Vivin di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Pengembang pun tidak akan tinggal diam, berbagai strategi tentu akan dilakukan para pengembang untuk menghindari unit propertinya masuk kriteria barang mewah sehingga mereka tidak perlu membayar pajak penghasilan tambahan.

“Tentu strategi menghindari pajak akan dilakukan. Tanpa kena PPh barang mewah saja mereka sudah banyak dibebani pajak. Kalau masih kena PPh barang mewah lagi, mereka bisa kena pajak 35% dari harga unit. Siapa yang mau beli?” katanya.

Menurutnya salah satu strategi yang bakal dilakukan sebagian besar pengembang adalah mengurangi ukuran unit properti yang dibuatnya sehingga bisa menekan harga unit apartemen bisa di bawah Rp 2 miliar.

“Katakanlah yang tadinya 100 jadi cuma atau lebih rendah. Jadi yang tadinya Rp 2,5 miliar bisa kurang dari Rp 2 miliar,” katanya.

Hal itu punya konsekuensi serius karena bakal mengurangi kualitas dari hunian yang dijual oleh pengembang. “Konsekuensinya, akibatnya kualitas kehidupannya akan berkurang,” katanya.

Seperti diketahui dalam rencana revisi aturan soal pajak itu, pemerintah akan mengenakan PPh 22 terhadap rumah tapak senilai Rp 2 miliar dan luas bangunan dan tanah lebih dari 400 meter persegi. Awalnya, pajak tersebut hanya dikenakan untuk rumah tapak beserta tanahnya senilai Rp 10 miliar dan luas bangunan dan tanah lebih dari 500 meter persegi.

Selanjutnya, hunian vertikal yang dikelompokkan barang sangat mewah diubah dari semula Rp 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi, menjadi seharga Rp 2 miliar dan luas bangunan lebih dari 150 meter persegi.
?

(dna/hen)

finance.detik.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me