Harga Tanah Makin Mahal, Pemda Ramai-ramai Ajukan Izin Uruk Laut

Big Banner

Jakarta -Pengajuan izin reklamasi pantai atau kawasan laut yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) terus mengalami peningkatan. Pemicunya karena sulitnya pembebasan lahan dan mahalnya harga tanah.

Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Subandono Diposaptono mengatakan pengajuan izin reklamasi laut atau menguruk perairan laut jadi daratan tidak hanya dilakukan DKI Jakarta tetapi daerah-daerah lain.

“Kebutuhan lahan cukup besar sedangkan mau bebaskan tanah di darat susah akhirnya banyak daerah mau mengajukan izin reklamasi,” tutur Subandono saat ditemui di Hotel Peninsula Slipi, Jakarta Barat, Rabu (15/04/2015).

Beberapa daerah disebut akan mereklamasi wilayah lautnya menjadi daratan seperti Kota Tangerang, Kabupaten Cirebon, Kota Balikpapan, Bali, Lampung, Semarang, hingga Makassar. Mayoritas nantinya penggunaan lahan reklamasi digunakan untuk kebutuhan komersial.

“Banyak agenda di tingkat kabupaten/kota. Biasanya untuk kebutuhan komersial seperti industri. Reklamasi biasanya lebih murah untuk industri,” tambahnya.

Namun ada sejumlah hal yang harus dipenuhi Pemda agar reklamasi bisa dilakukan, pertama soal penetapan wilayah zonasi laut yang diundangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) sesuai Undang-undang No. 1/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Di Indonesia baru ada 5 provinsi yang sudah memiliki Perda zonasi laut yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Maluku Utara.

Kemudian bagi kabupaten yang telah merancang zonasi laut sesuai Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, harus dilakukan kajian ulang dan revisi serta menyerahkan kepada pihak provinsi. Di dalam UU No. 32/2004 dijelaskan wilayah laut yang diatur hanya 4-12 mil sedangkan di UU No. 27/2007 adalah 0-12 mil.

“Reklamsi tidak hanya melihat satu dampak ekonomi saja, tidak. Harus ada pertimbangan lain seperti ekonomi, lingkungan, sosial. Bangun bandara rela nggak lahan produksi padi mau dikonversi? Nggak kan, kita kan nanti bisa kekurangan pangan,” jelas Subandono.

(wij/hen)

finance.detik.com