Ini Sejumlah Ijin yang Dipangkas Kementerian PUPR

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan berbagai percepatan pelaksanaan Program Sejuta Rumah setelah diterbtkan Paket ekonomi XIII. Salah satunya dengan pemangkasan ...

  • propertidata
  • 2016.09.27
  • 527

    view

  • Ini Sejumlah Ijin yang Dipangkas Kementerian PUPR

    Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan berbagai percepatan pelaksanaan Program Sejuta Rumah setelah diterbtkan Paket ekonomi XIII. Salah satunya dengan pemangkasan perizinan untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Seperti diulas majalah properti Indonesia (MPI) edisi September 2016 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk menyediakan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah.

    Menurut Basuki, MBR yang dimaksud bukanlah hanya masyarakat miskin, melainkan juga keluarga muda yang memiliki pendapatan kisaran sampai Rp7 juta. “MBR bukan berarti miskin tapi juga keluarga muda yang gajinya Rp4 juta sampai Rp7 juta,” ujarnya.

    Beberapa kemudahan perizinan perumahan untuk MBR yang diberikan antara lain adalah kemudahan administrasi dan pelayanan, kemudah an waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan kemudahan dalam bantuan teknis dan informasi. Kemudahan tersebut diberikan pada penyediaan rumah, baik dalam bentuk rumah sederhana tapak maupun rumah susun sederhana yang dibangun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi.

    Dengan pengurangan perizinan dan tahapn ini, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari. Perizinan yang dihilangkan antara lain: izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja, rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja, persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.

    Perizinan yang digabungkan, meliputi: (1) Proposal Pengembang dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat;

    (2)  Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); serta

    (3) Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman.

    Perizinan yang dipercepat, antara lain: (1) Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja); (2) Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja); (3) Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja); (4) Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja); (5) Pemecahan sertifi kat  a/n pengembang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja); dan (6) Pemecahan PBB atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja).

    Perizinan yang ada di Kementerian PUPR yakni perizinan IMB ditargetkan sudah keluar maksimum tiga hari. Pemerintah berharap, dengan PKE yang baru ini maka pembangunan rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses per izinan untuk pembangunan rumah MBR, akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%.

    Hari Ganie dari Real Estate Indonesia (REI) mengapresiasi kebijakan baru ini yang menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah dalam mendukung penyediaan perumahan untuk MBR.

    mpi-update.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci