Kuburan Mewah Bakal Kena Pajak, Ini Alasan Pemerintah Jokowi

Big Banner

Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan ada pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk segmen kuburan mewah. Alasannya, posisi kuburan seharusnya sebagai fungsi sosial, namun kenyataannya kini kuburan sudah menjadi bisnis komersial bahkan jadi sarana investasi.

“Dulu kan kuburan itu adalah sebuah objek lahan yang bebas PBB, karena dia punya fungsi sosial. Itu jelas UU (pajak daerah dan retribusi daerah). Katanya kan hari ini saya kita mendapat fenomena bahwa ada pemakanan yang dihargakan luar biasa. Semacamn ada eksklusivitas,” kata Ferry di Istana Negara, Jumat (17/4/2015)

Ia mengatakan, dengan fakta semacam itu, maka fungsi kuburan mewah tak lagi sebagai fungsi sosial. Sedangkan kuburan konvensional atau kuburan umum memang layak tak kena PBB karena tak ada unsur komersial dan tak eksklusif hanya golongan tertentu saja.

“Kuburan mewah itu fungsi sosialnya nggak ada, kan itu harus, karena orang membutuhkan jangan sampai ada bahasa saya takut mati karena nggak bisa dikubur,” katanya.

Saat ini memang sudah ada beberapa kuburan yang dikelola swasta di kawasan Karawang, Jawa Barat, antara lain San Diego Hills, Al Azhar Memorial Garden dan lainnya.

“Ketika dia memilih menyusun itu sebagai tanah kuburan, fungsi sosialnya jangan hilang dong,” pesan Ferry.

Ferry sebelumnya mengusulkan ada revisi aturan soal pembebasan pajak untuk lahan pemakaman. Perubahan ini diprioritaskan mengenakan pajak untuk lahan pemakaman mewah yang dikelola secara komersial seperti San Diego Hills, di Karawang, Jawa Barat dan pemakaman mewah lainnya.

Selama ini lahan pemakaman bukan termasuk objek yang dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ferry mengusulkan ada kajian regulasi yang membuat pemakaman mewah dikenakan pajak.

(hen/hds)

finance.detik.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me