Nah, yang Ini Solusi KPR Macet Lewat Jalur Hukum

Ilustrasi. Foto: Rumah123/iStockKamu telanjur membeli rumah dengan kredit pemilikan rumah (KPR), tapi kemudian pembayaran cicilannya macet, lantas apa solusinya?Kalau kamu mengambil langkah tanpa jalur ...

  • propertidata
  • 2016.09.28
  • 277

    view

  • Nah, yang Ini Solusi KPR Macet Lewat Jalur Hukum

       Ilustrasi. Foto: Rumah123/iStock

    Kamu telanjur membeli rumah dengan kredit pemilikan rumah (KPR), tapi kemudian pembayaran cicilannya macet, lantas apa solusinya?

    Kalau kamu mengambil langkah tanpa jalur hukum tapi tidak menemukan win-win solution, maka mungkin kamu harus mencari solusinya lewat jalur hukum.

    Berikut ini beberapa cara melalui perantara lembaga hukum yang bisa kamu tempuh:

     

    Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). 

    Lakukan perundingan terlebih dahulu antara panitia dengan penanggung utang. Kemudian, jika menemukan kesepakatan terkait utang yang harus dibayar beserta denda dan suku bunga, panitia akan membuat surat pernyataan. PUPN mempunyai kewenangan parate executie.

    PUPN juga berhak mengeluarkan surat sekaligus menyita dan melelang barang kekayaan penanggung utang. Dalam penyitaan, khususnya terhadap kekayaan yang tersimpan di lembaga perbankan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 376/KMK.09/1995. PUPN dapat melakukan tanpa izin terlebih dulu dari Menteri Keuangan.

    Badan Peradilan

    Kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.

    Sama seperti PUPN, jika sudah diputuskan oleh Ketua Pengadilan dan mempunyai ketentuan hukum, barang si pengutang dapat disita dan dilelang. Dari hasil pelelangan itu, kreditur memperoleh pelunasan piutangnya.

    Baca juga: Ini Solusi KPR Macet, Ga Pake Jalur Hukum Lho...  

    Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa

    Cara ini penyelesaiannya tidak memerlukan waktu lama. Dan sifatnya tertutup, jadi nama baik para pihak yang bersengketa terjaga. Pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter sesuai keinginan dan pengalaman.

    Kedua pihak yang berseteru dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah dan proses, serta tempat penyelenggaraan arbitrase. Keputusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan.

    Badan Penyehatan Perbankan Nasional

     

    Dalam menangani kredit bank dalam penyehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999, bisa dilakukan dengan cara tindakan pemantauan kredit, peninjauan ulang, pengubahan, pembatalan. Kemudian, pengakhiran atau penyempurnaan dokumen kredit dan jaminan.

    Restrukturisasi kredit juga bisa diterapkan. Penagihan piutang, penyertaan modal pada debitur, memberikan jaminan atau penanggungan.

    Cara terakhir, pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan. Cara penghapusbukuan piutang pun juga bisa dilakukan. (Wit)

    rumah123.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci