Sadar Diakali Pengembang, Kuburan Mewah Akan Dipajaki

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan,  mengusulkan agar dibuat aturan pengenaan pajak terhadap lahan kuburan yang dipasarkan secara komersial oleh pengembang. Selama ini lahan makam bukan termasuk obyek pajak bumi dan bangunan (PBB). Pengembang memanfaatkan celah aturan ini dengan menjual lahan makam secara komersial.

pemakaman San Diego Hills Karawang

pemakaman mewah di Karawang

“Kuburan itu undang-undang mengaturnya sebagai obyek yang bebas PBB, ini mesti dikaji lagi kalau tidak nanti pengembang bilang lahannya untuk kuburan semua biar bebas PPB. Jadi lahan-lahan pemakaman mewah yang di Karawang itu harus dikaji ulang, masa bebas PPB,” ujar Ferry di sela-sela rapat dengan Komite II DPD di gedung parlemen Jakarta, Kamis (16/4).

Landasan untuk mengubah aturan ini, menurut Ferry, bisa dengan acuan lahan pemakaman yang dikenakan pajak sebagai subyek. Dengan begitu pengenaan pajaknya harus mengacu pada kemampuan penghasilan yang dimiliki karena dia sebagai subyek pajak. Hal ini juga berarti kalau seseorang tinggal di kawasan premium seperti Menteng, Kebayoran, atau lainnya tapi dia seorang pensiunan mestinya juga bisa dibebaskan pajaknya.

“Jadi kita melihat subyeknya, kemampuan seseorang membayar pajak, jadi jangan dilihat Mentengnya dia harus bayar, tapi kuburan yang mahal malah dia nggak bayar. Nanti pengembang mengalihkan bisnisnya jadi pemakaman semua, tanahnya mahal tapi bisa bebas pajak. Ini yang harus kita lakukan penyesuaian,” tegasnya.

Ferry juga menegaskan pentingnya segera diadakan UU Pertanahan untuk membantu kinerja kementeriannya. Dengan adanya UU Pertanahan ia akan mendorong pemberian hak komunal kepada masyarakat adat yang tinggal di perkebunan maupun hutan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat komunal yang saat ini ada.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me