Menteri Ferry: Sengketa Tanah Harus Diselesaikan dengan Musyawarah

Big Banner

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan sengketa pertanahan harus diselesaikan dengan musyawarah.

“Masalah pertanahan kata kuncinya harus diselesaikan dalam sebuah musyawarah yang melibatkan semua pihak, tidak bisa ada yang tertinggal,” katanya sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Kamis (16/4/2015).

Menurut Ferry, duduk bersama dengan seluruh pemangku kepentingan diperlukan dalam menyelesaikan sengketa tanah.

 

“Kalau semuanya duduk bersama, kita jadi tahu apa yang harus diambil langkah penyelesaiannya. Itu pengalaman yang kami dapatkan dalam enam bulan ini,” ujarnya.

Ferry menuturkan, tugas Kementerian ATR/BPN dalam konteks penyelesaian sengketa tanah adalah memvalidasi data tentang riwayat tanah. Validasi dibutuhkan untuk mengetahui riwayat tentang tanah, masalah yang timbul sehingga diketahui penyebab sengketa tanah.

“Harapannya dengan validasi itu ada persamaan pandangan antara pemerintah daerah, Kementerian LHK, serta Kementerian ATR/BPN. Sehingga, ada satu kesatuan dalam melihat suatu masalah,” ujarnya.

Ferry mengatakan, upaya kolektif yang dilakukan pemerintah adalah dengan bersinergi dengan kementerian lain lantaran sengketa pertanahan punya konteks yang luas.

“Maka, rapat bersama Komisi II DPR ini tujuannya tentang bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan di kawasan hutan,” katanya.

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rapat tersebut membahas masalah sengketa pertanahan dan upaya penyelesaiannya.

(mfa)

property.okezone.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me