Apersi Menaikkan Target Pembangunan Rumah

Big Banner

Jakarta – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) siap membangun 87.480 rumah pada 2015. Rumah tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ketua Umum Apersi Eddy Ganeffo, awalnya Apersi menargetkan 65 ribu unit untuk MBR. Target itu juga setelah mempertimbangkan minimnya anggaran pemerintah untuk rumah MBR. “Namun dari hasil rapat Apersi terlihat masih ada potensi untuk dinaikkan 22 ribu rumah, sehingga target kami bisa capai 87.480 unit,” kata dia, di Jakarta, belum lama ini.

Dia mengaku, pihaknya pesimistis target pemerintah membangun satu juta rumah pada 2015 dapat terwujud. Namun, sekalipun demikian Apersi akan berupaya maksimal membantu pemerintah dalam menyediakan rumah murah. “Sehingga masyarakat mampu untuk membeli rumah yang dibutuhkan mereka,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Eddy Ganeffo, saat ini, banyak anggota Apersi yang membangun rumah susun (rusun). Dia mencontohkan, proyek itu dibangun di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pembangunan tersebut, katanya, memungkinkan pencapaian 87 ribu rumah lebih mudah terwujud. “(Apalagi) masih ada anggota kami di delapan daerah yang belum memasukkan data pembangunan rumahnya,” kata dia.

Eddy Ganeffo mengatakan, untuk membangun sejuta rumah bagi MBR dibutuhkan dana lebih dari Rp 52 triliun. Sedangkan anggaran pemerintah untuk yang berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya Rp 5,1 triliun. “Karena itu perlu ada terobosan baru pemerintah untuk mengatasi kekurangan pembiayaan,” kata dia.

Dia mengatakan, pihaknya menyambut positif rencana pemerintah untuk mencari tambahan pendanaan, baik dari Bank Dunia, ADB, Bapertarum, dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, katanya, kesemua itu harus ada payung hukum yang jelas, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru.

Banyak Kendala

Selain masalah pendanaan, kata Eddy Ganeffo, pembangunan sejuta rumah masih dibayangi banyak kendala di lapangan, terutama di daerah-daerah. Kendala itu terutama soal regulasi dan ketegasan pemerintah dalam pembangunan rumah murah ini.

“Kendala kita sangat banyak, bukan hanya kami, Perumnas juga mengalami hal sama, terutama soal pembebasan tanah dan sertifikasi yang dianggap sangat memberatkan yang akhirnya berdampak kepada konsumen,” katanya.

Ganeffo menjelaskan, banyak pengembang yang terjerat masalah hukum di daerah karena bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membangun rumah. Pasalnya cadangan lahan (land bank) yang disiapkan seringkali bermasalah dan berujung pada proses hukum.

“Harus ada regulasi masalah bank tanah ini sehingga ada pegangan hukum. Beberapa anggota kami yang bekerjasama dengan pemerintah daerah selalu bermasalah, termasuk masalah hukum. Banyak teman kami yang diperiksa. Hal itu membuat pengembang takut untuk membangun terutama yang menggunakan lahan hasil kerjasama dengan pemda,” jelas dia.

Selain itu, kata dia, Apersi meminta kepada pemerintah untuk mempermudah proses perizinan dan sertifikasi tanah. Dia menilai, banyak oknum pejabat di daerah yang mempermainkan proses perizinan ini sehingga memakan waktu dan proses sangat panjang.

Eddy menceritakan, untuk perizinan dan sertifikasi lahan yang biasanya Rp 200.000, di lapangan bisa menjadi Rp 2,5 juta untuk pemisahan sertifikat lahan. “Oknum ini memanfaatkan, terutama soal perizinan dan juga sertifikat tanah yang harganya dipatok Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta padahal aslinya hanya Rp200.000,” kata Eddy.

Dia juga berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi pengembang yang membangun rumah murah dengan suku bunga murah. Kemudahan itu, tegasnya, baik untuk kredit konstruksi maupun kredit pemilikan rumah (KPR).

Imam Mudzakir/FER

beritasatu.com