Pengembang Harapkan Dukungan Pemerintah

Jakarta - Kalangan pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) mengharapkan dukungan pemerintah pusat maupun daerah (Pemda) guna mewujudkan keberhasilan program sejuta rumah yang dicanangkan ...

  • propertidata
  • 2016.10.03
  • 63

    view

  • Pengembang Harapkan Dukungan Pemerintah

    Jakarta - Kalangan pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) mengharapkan dukungan pemerintah pusat maupun daerah (Pemda) guna mewujudkan keberhasilan program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

    Sekjen DPP Real Estat Indonesia (REI), Hari Raharta Sudrajat, mengatakan, kalangan pengembang tentunya membutuhkan sinergi dengan pemda dalam hal penyediaan lahan dalam pembangunan proyeknya. Oleh karena itu, lanjut dia, pengembang mengharapkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyediaan lahan atau land bank.

    "Dalam mendukung percepatan program sejuta rumah, pemda tentunya sangat diharapkan menyediakan lahan. Apalagi, kebutuhan rumah cukup besar terdapat di sejumlah daerah. Selain itu, harga lahan untuk rumah murah seharusnya tidak diserahkan kepada mekanisme pasar," kata calon ketua umum REI periode 2016-2019 ini saat Media Gathering di Jakarta, Senin (3/10).

    Menyoal tantangan yang akan dihadapi REI kedepan, kata Hari, program yang ada di organisasi ada di lapangan. Masalah utama pembangunan perumahan, kata dia, terletak pada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

    "Dalam hal ini, pemerintah harus menegaskan bahwa target pembangunan perumahan ada di daerah. Misalnya di Jabar harus membangun 50.000 rumah, kemudian daerah lain juga diberikan target pembangunan. Dengan begitu, posisi pengembang yang ada di daerah memiliki posisi yang berbeda," kata dia.

    Berdayakan Pengembang

    Untuk program pemberdayaan pengembang, lanjut dia, REI akan meningkatkan diklat yang sudah ada. Dalam hal ini, pengembang diajak untuk meningkatkan kemmpuannya dalam membangun proyek perumahan.

    "Misalnya pengembang yang membangun rumah diajak MBR untuk mempelajari pembangunan Rusun atau Rusunami. Dengan demikian, kualitas pengembang akan meningkat," tambah Hari.

    Selama ini pemerintah daerah selalu mengklaim tidak memiliki dana untuk membangun perumahan. Hal itu, kata Hari, sejatinya bisa diatasi dengan menyiapkan lahan atau areal yang telah ditetapkan untuk pembangunan rumah MBR. "Selain itu, pihak pemda seharusnya memberikan kemudahan dalam hal perizinan bagi pengembang," tambah Hari.

    Dalam hal ini, lanjut dia, pengembang selama ini dalam membebaskan tanah dikenakan dengan harga pasar. Padahal harga rumahnya sendiri ditetapkan oleh pemerintah. "Hal ini tentunya menyulitkan pengembang dalam memperoleh lahan," katanya.

    Feriawan Hidayat/FER

    BeritaSatu.com

    beritasatu.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci