Pengembang Rumah MBR Jangan Bebani Calon Pembeli

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif BurhanuddinPemerintah meminta pihak pengembang (developer) perumahan bersubsidi agar bisa meringankan ...

  • propertidata
  • 2016.10.03
  • 285

    view

  • Pengembang Rumah MBR Jangan Bebani Calon Pembeli

    Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin

    Pemerintah meminta pihak pengembang (developer) perumahan bersubsidi agar bisa meringankan beban masyarakat calon pembeli rumah. Salah satunya adalah dengan meminimalisasi aturan terkait biaya tambahan untuk peningkatan mutu bangunan yang ada.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin dalam Workshop Strategi Pengembangan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Rumah Susun Menengah Dengan Dukungan Perbankan di Jakarta beberapa waktu lalu.

    “Kami meminta pengembang rumah juga ada upaya yang bisa meringankan konsumen. Misalnya dengan tidak membebankan biaya peningkatan kualitas atau mutu rumah bersubsidi yang dibangun kepada masyarakat saat awal pembelian rumah,” ujar Syarif.

    Baca juga: Integrasi Transportasi Massal Jabodetabek Mutlak Dilakukan

    Syarif menjelaskan pengembang jangan ikut menciptakan aturan baru di luar dari aturan resmi yang ada. Biaya tersebut tentunya sangat berpengaruh pada minat konsumen untuk membeli rumah bersubsidi.

    Lebih lanjut Syarif menyatakan kalau adanya persyaratan tambahan seperti biaya peningkatan mutu rumah bersubsidi memang tidak dilakukan oleh semua pengembang. Ada juga pengembang mematok harga rumah bersubsidi sesuai dengan harga jual yang dipatok oleh pemerintah.

    Syarif melanjutkan kalau dia pernah melihat langsung di Makassar, Sulawesi Selatan, ada pengembang yang mensyaratkan pembeli rumah bersubsidi harus membayar uang muka pada angka dua digit dalam nilai jutaan rupiah.  Padahal harganya rumah bersubsidi yang dipatok pemerintah berkisar pada harga Rp115 jutaan.

    Menurut Syarif, masalah peningkatan kualitas rumah seharusnya diserahkan kepada masyarakat saja dan tidak harus dimasukkan dalam pilihan pembiayaan yang harus dibayarkan oleh konsumen.  Masyarakat yang membeli rumah bersubsidi tentu kemampuan pendanaannya sangat terbatas.  Berbeda halnya dengan rumah kelas menengah atau rumah mewah yang pembelinya memiliki kemampuan pendanaan yang cukup banyak.

    rumah123.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci