Ada Dana Bapertarum Rp9,4 Triliun, Tapi Hanya Bisa Dipakai Rp3,2 Triliun

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Terbatasnya dana untuk sektor perumahan rakyat dalam APBN 2015 menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan pembangunan sejuta rumah. Karena itu pemerintah mencari dana dari sumber-sumber lain yang masih terkait dengan soal perumahan. Instansi yang diharapkan menambah anggaran untuk perumahan antara lain BPJS Ketenagakerjaan, Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) dan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bepertarum PNS).

Ilustrasi

Ilustrasi

Bapertarum sampai saat ini punya dana sebesar Rp9,4 triliun. Tapi, menurut Heru Sulistyawan, Direktur Utama Bapertarum PNS, dana besar yang dimiliki instansinya tidak bisa seluruhnya digunakan untuk sektor perumahan. Ini sesuai dengan peraturan yang mengatur lembaga itu. Karena itu porsi dana perumahan dari BPJS, Taspen,dan Bapertarum PNS terbilang kecil.

“Dana Bapertarum PNS hingga Maret 2015 mencapai Rp9,4 triliun, sebanyak Rp6,2 triliun ada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan, yang dalam pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) ada Rp2 triliun. Bisa saja porsinya diperbesar tapi harus mengubah peraturan dulu dan itu butuh waktu,” ujarnya kepada housing-estate.com di Jakarta, Jumat (24/4).

Heru mengatakan, penggunaan dana Bapertarum bisa dinaikkan Rp1,2 triliun sehingga jumlahnya kalau ditambah dana dikelolaan Kemenpupera Rp2 triliun menjadi Rp3,2 triliun. Selain pembiayaan, masalah lainnya yang menjadi kendala pembangunan perumahan rakyat adalah lahan. Heru yang menjadi Ketua Panitia Pencanangan Program Sejuta Rumah, menyatakan, sebetulnya cukup banyak pemda maupun instansi yang memiliki aset lahan dan ingin terlibat di program pembangunan sejuta rumah.

“Tapi semuanya menginginkan aturan hukum yang jelas karena pemda tidak bisa begitu saja menyerahkan lahannya karena ada peraturan yang harus dipenuhi. Kalau dikeluarkan untuk perumahan rakyat tentu harus ada aturan khusus karena salah-salah bertindak bisa tersangkut kasus hukum. Ini juga yang membuat pemda lebih senang menjual lahannya ke pengembang dibandingkan untuk program perumahan rakyat,” tandasnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me