Tanah Hak Pakai Jadi Alternatif Pembangunan Rumah Rakyat

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Semakin mahalnya harga rumah membuat hunian bagi kalangan menengah bawah semakin jauh di daerah pinggiran. Kendati demikian masyarakat terpaksa menerima karena khawatir kalau tidak dibeli harganya bertambah mahal dan semakin tidak terjangkau. Menurut Sri Hartoyo, mantan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, program perumahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memastikan suplai selalu tersedia.

Pembangunan Rumah Sederhana

Pembangunan Rumah Sederhana

“Kalau tidak seperti yang terjadi sekarang, pekerja seharusnya tinggal dekat dengan tempat kerjanya tapi karena mahal mereka beli di pinggir kota karena takut semakin tidak terbeli,” ujar Sri Hartoyo saat meninjau kesiapan groundbreaking program sejuta rumah di Palembang, Selasa (28/4).

Akibatnya, agar dekat dengan tempat kerjanya mereka kos atau mengontrak rumah sehingga rumahnya sendiri yang ada di pinggiran kosong. Selain rumahnya menjadi tidak fungsional biaya yang dikeluarkan juga tidak efisien. Menurut Hartoyo, hal ini banyak terjadi di lapangan.

Karena itu, lanjut Hartoyo, rumah untuk kalangan menengah bawah bisa mengadopsi  pengembangan sejumlah apartemen yang dibangun di atas tanah hak pengelolaan (HPL) atau hak pakai. Status tanahnya HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL. Dengan membangun perumahan di atas tanah HPL pemilik rumah statusnya menyewa tanah dalam jangka panjang (30 tahun) dan bisa diperpanjang. Dengan status hak pakai pembangunan rumah murah akan lebih mudah karena bisa menggunakan tanah negara baik di tengah maupun pinggiran kota.

“Developer yang membangun rumah murah di pelosok karena mengejar tanah murah tidak apa-apa, yang penting didukung fasilitas dan transportasi. Pemerintah bisa membantu pengadaan fasilitas dan akses jalannya,” imbuhnya.

housing-estate.com