Penjualan Rumah di Jawa Tengah Turun 30 Persen

Big Banner

(Berita Daerah – Jawa) Ketua Bidang Promosi dan Publikasi DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, Dibya K Hidayat mengungkapkan jika tingkat penjualan rumah di Jawa Tengah pada kuartal I 2015 mengalami penurunan sebesar 30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Dibya di Semarang, Selasa (19/5) mengatakan jika penurunan penjualan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perlambatan ekonomi tersebut berdampak kepada rendahnya daya beli masyarakat, sehingga banyak pihak yang membutuhkan rumah tinggal menunda pembelian karena memilih untuk membelanjakan uangnya untuk kebutuhan yang lebih penting.

Penurunan penjualan rumah di Jawa Tengah itu tidak hanya terjadi pada rumah untuk masyarakat kalangan menengah saja, namun juga kalangan menengah atas. Hal ini menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi membuat masyarakat mengerem rencana pembelian rumah di Jawa Tengah.

Dibya menambahkan jika pihaknya tidak terlalu banyak berharap pada penjualan rumah di kuartal II 2015, mengingat masih belum stabilnya kondisi ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan wacana Bank Indonesia (BI) yang akan melarang pencairan dana sebelum bangunan fisik selesai 100 persen.

Dengan adanya larangan tersebut, dapat berpotensi meningkatkan harga jual rumah karena pengembang yang sebelumnya bisa memperoleh dana pembangunan melalui uang muka terpaksa harus mencari modal pembangunan dari perbankan. Di sisi lain, sektor perbankan akan menerapkan beban bunga yang harus dibayar oleh para pengembang.

Dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut antara lain biaya operasional pembangunan rumah menjadi lebih tinggi, dan biaya operasional yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan kepada para pembeli rumah tersebut. Selain itu para pengembang juga akan lebih berhati-hati dalam menjaga cashflow dan dapat berdampak kepada tersendatnya proyek pembangunan rumah.

Dikhawatirkan dengan adanya kebijakan tersebut, tingkat produktivitas para pengembang akan menurun. Sebagai gambaran, jika sebelumnya satu pengembang bisa membangun sebanyak 40 unit rumah, namun dengan adanya kebijakan tersebut pengembang hanya mampu membangun sebanyak 20 unit saja.

Kondisi tersebut tentunya akan menghambat target pemerintah untuk melakukan pembangunan sejuta rumah pada tahun ini. Kebijakan itu juga bisa menjadi penghambat dalam mengejar backlog perumahan di Indonesia yang angkanya mencapai 13 juta unit.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

mpi-update.com