Pemerintah Tarik Pengelolaan Air Minum Dari Swasta

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Pemerintah mencabut UU No. 7 Tahun 2014 tentang sumber daya air. Dengan dicabutnya UU ini pengelolaan sumber-sumber air dikembalikan lagi ke negara. Kebijakan ini tidak mengganggu pengusahaan air khususnya air minum dalam kemasan karena pemerintah tetap melibatkan swasta untuk mengelola sistem penyediaan air minum.

Ilustrasi

Ilustrasi

Menurut Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) M. Natsir, yang tidak dibolehkan lagi adalah pengusahaan air minum menjadi penguasaan air minum oleh swasta. Izin pemanfataan sumber daya air tetap dimiliki pemerintah melalui BUMN atau BUMD yang ditunjuk, seperti PDAM.

“Nantinya PDAM juga akan menangani sambungan air minum hingga ke rumah untuk menjamin pelayanan bisa menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Swasta tidak diperbolehkan lagi mengelola air minum dari hulu hingga ke hilir, tapi untuk pelayanan unit air baku, produksi, dan jaringan distribusi utama bisa dikerjasamakan dengan swasta,” ujarnya di Kantor Kemenpupera, Jakarta, Selasa (19/5).

Natsir menegaskan, negara tanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian sumber daya air. Nanti akan ada standarisasi kontrak, pengawasan terhadap jalannya kontrak, dan harus ada pelaporan dari pihak yang melakukan kerjasama kepada pemerintah. Tarif juga ditentukan pemerintah sehingga kerjasama dengan swasta sifatnya penugasan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2013 akses air minum baik dari jaringan perpipaan dan non perpipaan mencapai 67,7 persen dari total penduduk  Indonesia.  Air minum yang dipenuhi melalui perpipaan sebesar 20 persen. Tahun 2014 persentasenya meningkat menjadi 70,5 persen. Target pemerintah pada tahun 2015 akses terhadap air minum aman sebesar 68,8 persen.

“Program pemerintah hingga tahun 2019 adalah meningkatkan akses air minum aman mencapai 100 persen. Sebanyak 60 persen dari air minum perpipaan dan 40 persen dari non perpipaan dengan investasi Rp253 triliun. Sementara dana APBN yang disalurkan baru Rp33,9 triliun atau 11-12 persen dari total kebutuhan. Untuk air baku dana yang tersedia Rp18 triliun atau sekitar 20 persen sehingga totalnya Rp54 triliun,” jelas Natsir.

Angka tersebut masih jauh dari kebutuhan dana sehingga kekurangannya diharapkan bisa dipenuhi dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Sumber lainnya dari program CSR perusahaan yang besarannya diharapkan 8-10 persen.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me