Risiko Bubble, BI Atur Uang Muka KPR Kedua

Big Banner

Jakarta – Bank Indonesia akan mempertajam aturan uang muka kredit untuk kepemilikan rumah di atas 70 meter2 dan kepemilikan apartemen. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan langkah ini perlu diambil untuk menjaga pertumbuhan kredit di tingkat yang sehat. “Kami tidak ingin, sektor perbankan jadi berisiko kalau kredit properti tumbuh berlebihan,” kata Agus dalam Konferensi Pers usai Rapat Triwulanan Dewan Gubernur BI, Kamis, 11 Juli 2013.

Bank Indonesia melansir, meski sudah ada kebijakan uang muka minimal 30 persen untuk KPR tipe di atas 70 meter2. Pertumbuhan KPR jenis ini masih amat tinggi. KPR tipe ini naik 25,9 persen dengan baki debet Rp 98,3 triliun. Selain itu, kredit untuk flat atau apartemen juga terpantau tumbuh pesat. Flat atau apartemen tipe 21 meter2 tumbuh 100,3 persen dengan baki debet Rp 700 miliar. Flat atau apartemen tipe 22 – 70 meter2 tumbuh 111,1 persen dengan baki debet Rp 6,2 triliun. Sementara itu, Flat atau apartemen tipe di atas 70 meter2 tumbuh 60,3 persen dengan baki debet 4,5 triliun.

Fakta mencengangkan disampaikan Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah. Ada debitur yang punya KPR atau KPA untuk 15 unit rumah atau apartemen. Berdasarkan data Sistem Informasi Debitur (SID), Halim menyebut jumlah debitur yang memiliki dua atau lebih KPR dan KPA mencapai 35,2 ribu orang dengan portofolio Rp 31,8 triliun. Debitur yang punya persis dua KPR atau KPA mencapai 31,3 ribu dengan portofolio Rp 22,9 triliun. Sementara itu, Debitur yang punya 3 – 9 KPR atau KPA mencapai hampir 4 ribu orang.

“Ada juga yang punya 9 – 12 dan 12 – 15 tapi jumlahnya kecil kecil,” katanya. Ini menunjukkan, ada spekulan properti.

Fenomena pertumbuhan tinggi kredit properti, kata Halim, diiringi dengan kenaikan harga yang melebihi fundamentalnya. “Kenaikan harga ini ikut memicu rumah tapak dan flat di tipe kecil, sehingga terjadi fenomena masyarakat tak mampu ambil KPR,” katanya.

Halim berani menyebut, bubble kemungkinan sudah terjadi untuk rumah atau apartemen tipe tertentu. “Kemungkinannya besar itu bubble, berdasarkan kajian kami, tipe yang 70 ke atas itu ada kecenderungan bubble, karena hargnya sudah tidak lagi lazim,” katanya. Alhasil, pertumbuhan KPR tipe 21 tercatat tumbun melambat 29 persen dengan baki debet Rp 21,3 persen.

Berdasarkan diskusi BI dengan pakar properti, Halim mengibaratkan jika dulu seseorang membeli rumah dan disewakan bisa balik modal dalam tempo 10-15 tahun, tapi dengan kenaikan harga seperti ini, ada yang baru bisa balik modal 50-100 tahun lagi. “Itu contoh berarti (harga) sudah tidak lzim,” katanya.

Usulannya, untuk KPR dan KPA tipe di atas 70 meter2, BI akan menetapkan uang muka minimal 30 persen untuk kredit pemilikan yang pertama, minimal 40 persen untuk kredit pemilikan kedua, dan minimal 50 persen untuk kredit pemilikan ketiga dan seterusnya.

Sementara untuk KPA tipe 22-70 meter2, BI akan menetapkan uang muka minimal 20 persen untuk kredit pemilikan yang pertama, minimal 30 persen untuk kredit pemilikan kedua, dan 40 persen untuk kredit pemilikan ketiga dan seterusnya.

Adapun KPA tipe sampai dengan 21 meter2 dan ruko/rukan BI akan menetapkan uang muka minimal 30 persen untuk kredit pemilikan yang kedua dan minimal 40 persen untuk kredit pemilikan ketiga dan seterusnya.

Selain itu, BI juga akan mengatur KPR atau KPA milik suami dan istri akan dihitung satu orang kecuali suami-istri tersebut ada kesepakatan legal pemisahan harta. Adapun untuk bank BI akan melarang pembiayaan uang muka oleh bank untuk KPR atau KPA, dan mengatur soal kredit properti beragunan properti. Rencananya aturan ini akan berlaku efektif mulai 1 September. “Transisinya 3 bulan ini,” katanya.

MARTHA THERTINA

properti.tempo.co