Rp 31 Triliun Kredit Properti Diduga untuk Spekulasi

Big Banner

Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah memperkirakan total kredit properti yang mengucur untuk spekulan mencapai lebih dari Rp 31 triliun. Spekulan yang dimaksud yaitu mereka yang mengambil lebih dari satu kredit pemilikan rumah atau apartemen. “Rp 31 triliun lebih yang spekulasi, yang KPR-nya lebih dari satu,” ujar Halim di Bank Indonesia, Jumat, 12 Juli 2013.

Dengan aturan uang muka yang segera diterbitkan BI, Halim yakin penurunan kredit untuk KPR dan KPA tak akan terlalu signifikan. “Kredit properti kan Rp 253 triliun angka bulan Mei dan ini Rp 31 triliunnya lebih yang spekulasi. Mustinya tidak begitu besar (dampaknya),” kata dia.

Halim menegaskan, pengaturan harus dilakukan karena aktivitas spekulasi di sektor properti telah membuat harga properti melompat dan berimbas pada harga rumah di bawah tipe 70 meter2. “Walaupun jumlahnya kecil tapi dampaknya ke mengurangi (kemampuan) masyarakat golongan ke bawah (untuk membeli) ternyata besar,” katanya.

Bank Indonesia akan mempertajam aturan uang muka kredit untuk kepemilikan rumah di atas 70 meter2, kepemilikan apartemen, termasuk untuk pemilikan ruko. Untuk KPR dan KPA tipe di atas 70 meter2, BI akan menetapkan uang muka minimal 30 persen untuk kredit pemilikan yang pertama, minimal 40 persen untuk kredit pemilikan kedua, dan minimal 50 persen untuk kredit pemilikan ketiga dan seterusnya.

Sementara untuk KPA tipe 22-70 meter2, BI akan menetapkan uang muka minimal 20 persen untuk kredit pemilikan yang pertama, minimal 30 persen untuk kredit pemilikan kedua, dan 40 persen untuk kredit pemilikan ketiga dan seterusnya.

Adapun KPA tipe sampai dengan 21 meter2 dan ruko/rukan BI akan menetapkan uang muka minimal 30 persen untuk kredit pemilikan yang kedua dan minimal 40 persen untuk kredit pemilikan ketiga dan seterusnya.

Selain itu, BI juga akan mengatur KPR atau KPA milik suami dan istri akan dihitung satu orang kecuali suami-istri tersebut ada kesepakatan legal pemisahan harta. Adapun untuk bank BI akan melarang pembiayaan uang muka oleh bank untuk KPR atau KPA, dan mengatur soal kredit properti beragunan properti. Rencananya aturan ini akan berlaku efektif mulai 1 September.

Langkah ini menyusul tingginya pertumbuhan kredit KPR dan KPA. BI melansir, meski sudah ada kebijakan uang muka minimal 30 persen untuk KPR tipe di atas 70 meter2. Pertumbuhan KPR jenis ini masih amat tinggi. KPR tipe ini naik 25,9 persen dengan baki debet Rp 98,3 triliun. Selain itu, kredit untuk flat atau apartemen juga terpantau tumbuh pesat. Flat atau apartemen tipe 21 meter2 tumbuh 100,3 persen dengan baki debet Rp 700 miliar. Flat atau apartemen tipe 22 – 70 meter2 tumbuh 111,1 persen dengan baki debet Rp 6,2 triliun. Sementara itu, Flat atau apartemen tipe di atas 70 meter2 tumbuh 60,3 persen dengan baki debet 4,5 triliun.

Fakta yang mencengangkan, BI menemukan ada debitur yang punya KPR atau KPA untuk 15 unit rumah atau apartemen. Berdasarkan data Sistem Informasi Debitur (SID), Halim menyebut jumlah debitur yang memiliki dua atau lebih KPR dan KPA mencapai 35,2 ribu orang dengan portofolio Rp 31,8 triliun. Debitur yang punya persis dua KPR atau KPA mencapai 31,3 ribu dengan portofolio Rp 22,9 triliun. Sementara itu, Debitur yang punya 3 – 9 KPR atau KPA mencapai hampir 4 ribu orang. “Ada juga yang punya 9 – 12 dan 12 – 15 tapi jumlahnya kecil kecil,” katanya. Ini menunjukkan, ada spekulan properti.

Fenomena pertumbuhan tinggi kredit properti, kata Halim, diiringi dengan kenaikan harga yang melebihi fundamentalnya. “Kenaikan harga ini ikut memicu rumah tapak dan flat di tipe kecil, sehingga terjadi fenomena masyarakat tak mampu ambil KPR,” katanya.

MARTHA THERTINA

properti.tempo.co