Presiden Jokowi Minta Pengembang Fokus Membangun Rumah Rakyat

Marilah kita bekerja, fokus membangun untuk masyarakat dan memastikan setiap rakyat Indonesia punya tempat tinggal yang layak, kata Jokowisaatmembuka Musyawarah Nasional (Munas) REI XV-2016 di Jakarta ...

  • propertidata
  • 2016.11.29
  • 1405

    view

  • Presiden Jokowi Minta Pengembang Fokus Membangun Rumah Rakyat

    “Marilah kita bekerja, fokus membangun untuk masyarakat dan memastikan setiap rakyat Indonesia punya tempat tinggal yang layak,” kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) REI XV-2016 di Jakarta (29/11).

    Menurut presiden, saat ini jumlah backlog perumahan di Indonesia masih tinggi, yakni sebesar 11 juta unit. Namun, dia menilai realisasi pemenuhan kebutuhan rumah sebanyak 650.000 unit pada 2015 sudah cukup baik dan saat ini dia meminta segenap pengembang properti membantu pemerintah untuk menutupi angka kekurangan tersebut.

    Mengenai bisnis properti, Jokowi mengatakan pemerintah mendukung penuh dan memberikan iklim bisnis yang baik bagi sektor properti. Menjelang tahun 2017 beberapa indikator perekonomian nasional menunjukkan kondisi membaik. “Inflasi kita hanya 3,5%, pertumbuhan ekonomi masih positif 5,2%, nomer tiga setelah India dan Tiongkok. Sementara banyak negara yang pertumbuhannya negatif atau hanya nol koma, kita masih cukup baik dan ini menjadi pondasi bisnis sehingga bidang properti juga lebih baik,” tuturnya.

    Ketimbang berkeluh-kesah dan hanya membuat situasi menjadi semakin buruk, sambung Jokowi, anggota REI harus fokus bekerja. Untuk mendukung perkembangan sektor properti pemerintah mengeluarkan paket kebijakan dengan menyederhanakan proses perizinan. Kemudahan juga diberikan untuk instrumen dana investasi real estat (DIRE), pengurangan pajak BPHTB, dan pemberian izin kepemilikan properti oleh asing.

    “Pelaksanaannya pasti ada problem, pemerintah sangat terbuka, silakan sampaikan apa saja problemnya untuk kita cari solusinya bersama-sama. Tapi saya ingatkan kalau pemerintah sudah memberi banyak kemudahan utamakan bangun (rumah) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jangan nanti properti yang dibangun untuk investasi, yang beli orang yang sudah punya tiga rumah, jadi harus utamakan MBR,” kata presiden.

    Presiden Jokowi menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Dia mengungkapkan bahwa sudah banyak sekali langkah perizinan yang dipangkas meski diakui masih banyak hal yang harus dibenahi. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13.

    “Sudah dilakukan deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Sudah kita potong-potong, memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Dulu 33 izin, sekarang hanya 11 izin. Dulu sampai 900 hari, sekarang hanya 40 hari kurang lebih. Tapi dalam pelaksanaannya kalau masih ada masalah silakan disampaikan kepada kita,” kata Jokowi

    Jokowi juga menjelaskan bahwa inti dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 yang telah diluncurkan tersebut ialah dalam rangka mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau. Paket kebijakan tersebut sekaligus mengurangi regulasi dan biaya bagi pengembang untuk membangun rumah.

    “Sekali lagi rumah MBR, bukan yang lain. Nanti yang dikebut yang lain, yang MBR ditinggalkan. Jangan sampai salah di lapangan yang banyak dibangun malah rumah orang yang sering hanya dipakai untuk investasi, sudah punya dua atau tiga rumah sebelumnya,” tandasnya. (PIT)

    jktproperty.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci