Kebijakan LTV dan Larangan Inden Sudah Dipertimbangkan

Big Banner

Semarang – Otoritas Jasa Keuangan memastikan, kebijakan “loan to value” dan larangan inden yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) sudah dipertimbangkan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dampak negatifnya.

“Mengenai kemungkinan perlambatan sektor perumahan akibat kebijakan LTV dan larangan inden tersebut, kami dari OJK daerah memastikan hal itu tidak akan terjadi,” kata Kepala Bagian Perizinan OJK Kantor Regional IV Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta Probo Sukesi di Semarang, Selasa (16/6).

Menurutnya, keputusan tersebut sudah diperhitungkan sejak awal oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat.

Sebagai gambaran, dengan larangan inden tersebut diharapkan masyarakat lebih dulu tahu dan memahami produk apa yang diinginkan sebelum memutuskan untuk membeli. Di sisi lain, pihaknya juga berharap ada keterbukaan dari pengembang perumahan untuk dapat menyampaikan kepada para calon konsumen mengenai risiko, dampak, dan kriteria produk yang akan diberikan kepada konsumen.

“Dengan keterbukaan justru dapat meningkatkan daya beli dari masyarakat, termasuk larangan Pemerintah mengenai inden,” katanya.

Dari sisi LTV, ia mengatakan jika memang kebijakan tersebut memberatkan para pengembang, bukan tidak mungkin BI dan OJK akan mengkaji ulang.

“Kalau memang ini memberatkan, ada kemungkinan kami akan mengevaluasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini masukan dari masyarakat penting sebagai bahan pertimbangan,” katanya.

Diharapkan, kebijakan dari masyarakat yaitu calon konsumen dan pengembang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan di kemudian hari.

Meski demikian, pihaknya mengakui sejauh ini belum menerima keberatan dari pengembang mengenai aturan LTV dan larangan inden.

“Kebetulan pihak yang menerima keberatan atau laporan dari masyarakat itu saya langsung, sejauh ini saya belum menerima pengaduan dari pengusaha khususnya pengembang perumahan,” katanya.

Sebelumnya, BI menyatakan kebijakan LTV atau pembatasan pembayaran uang muka dari 20 persen menjadi 30 persen mampu menekan potensi “bubble” properti atau peningkatan harga secara tiba-tiba karena permintaan properti dari spekulan berkurang.

Meski demikian, para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Jateng mengaku keberatan dengan LTV tersebut karena dikhawatirkan dapat memperlambat pertumbuhan sektor perumahan akibat daya beli masyarakat yang menurun.

/FER

Antara

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me