Ini Alasan REI, Mengapa Kepemilikan Asing Sudah Saatnya Dibuka

Big Banner

Sejak beberapa tahun lalu, desakan kepada pemerintah agar melonggarkan aturan mengenai kepemilikan asing atas properti di Indonesia terus berkumandang. Amandemen terhadap UU Pokok Agraria yang dibuat pada tahun 1960-an pun sempat menjadi perbincangan yang menarik lantaran relavansi aturan tersebut sudah minim sekali dengan perkembangan dunia saat ini. Sayangnya, upaya itu belum juga membuahkan hasil karena desakan pasar ini berbenturan dengan kekhawatiran akan lonjakan harga dan semakin sulitnya rakyat Indonesia memiliki rumah sendiri. Padahal, angka backlog domestik pun masih sangat tinggi hingga tahun ini pemerintah kembali menggelindingkan Program Sejuta Rumah, setelah sekira 10 tahun silam pemerintah kala itu gagal mensukseskan Program Seribu Tower-nya.

Nah, kemarin Selasa, 23/6/2015 rombongan REI yang dipimpin Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mendatangi istana presiden, menemui Joko Widodo untuk menyampaikan sejumlah hal terkait pasar properti. Salah satu yang disuarakan adalah pasal kepemilikan asing ini. Menurut REI, ada sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar dibukanya kepemilikan asing ini, antara lain:

Potensi pembeli asing sangat tinggi

Setiap negara itu punya potensi orang asing yang ingin membeli rumah. Apalagi di Indonesia, dimana populasi ekspatriat yang bekerja di sini maupun yang membangun usahanya di Indonesia pun sangat tinggi. Nah, orang-orang ini pastinya membutuhkan hunian sehingga potensi pasarnya sangat tinggi.

Indonesia adalah negara dengan daya tarik tinggi bagi asing

Indonesia menjadi negara yang sangat diminati oleh warga asing datang ke sini. Baik sebagai tempat tinggal maupun sekadar untuk berwisata dan bersifat sementara. Baik bersifat menetap atau sementara, properti menjadi salah satu aspek yang mereka butuhkan ketika datang ke Indonesia.

Harga properti Indonesia lebih rendah dibanding negara tetangga lain

Ini mungkin masuk juga ke dalam potensi pasar Indonesia. Dari sisi harga properti, Indonesia punya peluang yang jauh lebih besar untuk menarik asing masuk berinvestasi karena harga properti di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, apalagi Hongkong dan Australia.

Sejauh ini, baik Eddy Hussy maupun Menteri PUPR tidak menyebutkan pasti respons presiden atas permintaan itu. Namun, kemarin petang pada acara buka puasa bersama antara Crown Group dan wartawan properti di Fairmont Hotel, Senayan, Handaka Santosa, Wakil Ketua Umum DPP REI mengatakan, ada sinyal Jokowi mendukung gagasan itu, meski belum diputuskan orang asing boleh miliki properti di Indonesia. “Pak Presiden mendukung hal tersebut, tapi perlu adanya waktu untuk proses,” kata Handaka. (Foto: Ferdinand Lamak)

rumah123.com