Sahkan Inisiatif RUU Tapera, DPR Harap BTN Diberi Peran

Big Banner

Jakarta – Rapat paripurna DPR memutuskan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi inisiatif DPR untuk dibahas dengan pemerintah.

Pengesahan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR, di Jakarta, Kamis (25/6), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. Keputusan diambil setelah seluruh fraksi sepakat mendukung kedua RUU itu.

Fraksi yang paling mendukung RUU Tapera adalah Fraksi Partai Golkar. Seperti diungkapkan oleh Juru Bicara Golkar, M.Misbakhun, pihaknya mendukung RUU Tapera dan berharap pemerintah melibatkan perbankan nasional. Salah satu yang terutama adalah Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank BUMN yang berpengalaman panjang dalam pengelolaan Tapera.

“Untuk menciptakan sistem Tapera yang profesional dan akuntabel, Bank BTN, sebagai lembaga yang memiliki peran penting dan berpengalaman dalam mengelola kredit perumahan rakyat, perlu dilibatkan dalam pengelolaan Tapera,” tegas Misbakhun.

Fraksi Golkar berpandangan RUU Tapera dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Hal itu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang menjadi hak setiap warga negara. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1).

“Karena itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Negara bertanggung jawab melindungi segenap rakyatnya melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau,” paparnya.

Selama ini, lanjut Misbakhun, salah satu persoalan pokok dalam isu itu adalah perlunya menunjang pembiayaan perumahan rakyat dengan menghimpun dana murah jangka panjang melalui sistem tabungan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh negara. Peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara
komprehensif.

“Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih lengkap, terperinci, dan menyeluruh. Untuk itu RUU Tapera diharapkan bisa menjawab kebutuhan payung hukum atas permasalahan tersebut,” cetusnya.

Ide yang digulirkan Golkar bagi RUU Tapera adalah memangkas persyaratan bagi warga untuk mendapatkan akses kredit perumahan.

“Persayaratan yang diatur dalam UU guna mendapatkan pembiayaan perumahan diperpendek dengan masa kepesertaan satu tahun saja. Jangka waktu tersebut kami anggap cukup untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak huni,” beber dia.

 

Markus Junianto Sihaloho/EPR

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me