JK: Kepemilikan Properti Asing Tetap Harus Ada Batasnya

Big Banner

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang kepemilikan properti oleh warga negara asing. Padahal, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat berpolemik karena pelarangan.

Senada dengan Jokowi, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) juga mengatakan sudah selayaknya warga asing berhak memiliki properti di Tanah Air.

“Orang asing kan sudah banyak di Indonesia. Inikan ratusan ribu di sini (warga negara asing) yang bekerja dengan baik, ada yang berusaha maka wajarlah kalau dia bukan hanya sewa terus-menerus tetapi membeli. Membeli artinya juga memasukkan dana dari luar kan?” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (25/6).

Hanya saja, JK mengatakan, tentu ada batasannya bagi warga negara asing untuk memiliki properti di Tanah Air.

“Tetapi kan ada batasannya. Harus rumah mewah atau flat apartemen yang bagus mewah. Jadi, tidak menyaingi rakyat,” ujar JK.

Sebelumnya, Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengatakan, pemerintah membuka peluang properti dimiliki asing. Keputusan tersebut diambil usai presiden bertemu dengan pengurus Real Estate Indonesia (REI).

Namun, Teten mengatakan, bahwa persetujuan kepemilikan tersebut akan disertai syarat agar para pengembang perumahan tetap mengedepankan pembelian properti untuk warga negara Indonesia (WNI).

Seperti diketahui, peraturan mengenai kepemilikan properti oleh WNA diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1996.

Dalam aturan tersebut, dikatakan bahwa warga asing hanya berhak memiliki hak pakai properti di Indonesia selama 25 tahun yang bisa diperpanjang 20 tahun dan ditambah lagi selama 25 tahun.

Suara Pembaruan

Novi Setuningsih/EPR

Suara Pembaruan

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me