Munas Deadlock, Saatnya Apersi Rekonsiliasi 

BERITA PROPERTI-Ketua Umum DPP Apersi Anton R. Santoso memberikan pernyataan dan menyampaikan keprihatinannya terhadap proses Musyawarah Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ...

  • propertidata
  • 2016.12.29
  • 1820

    view

  • Munas Deadlock, Saatnya Apersi Rekonsiliasi 

    BERITA PROPERTI-Ketua Umum DPP Apersi Anton R. Santoso memberikan pernyataan dan menyampaikan keprihatinannya terhadap proses Musyawarah Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Munas Apersi) ke-V kubu Eddy Ganefo yang menyisakan permasalahan.

    Munas yang berlangsung di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dan digelar beberapa waktu lalu itu menyisakan kebuntuan. Tak kurang dari 12 DPD memprotes pelaksanaan Munas karena dianggap banyak melanggar AD/ART organisasi sehingga memutuskan keluar ruang sidang (walk out) saat agenda laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2013-2016.

    “Asosiasi ini juga sudah terpecah sejak 4 tahun lalu, Apersi kami dan Eddy Ganefo. Secara internal kami telah melakukan konsolidasi. Rapat pleno DPP Apersi diperluas yang telah kami lakukan menugaskan saya berserta tim yang ditunjuk untuk melakukan Rekonsiliasi Nasional agar APERSI dapat bersatu kembali,” ujar Anton kepada media, Rabu (28/12).

    Saat ini, sambung Anton, sudah saatnya Apersi menjadi satu kembali sehingga lebih besar dan kuat sehingga akan lebih banyak rumah MBR yang akan dibangun. Dirinya yakin bisa lebih besar lagi berkonstribusi mensukseskan program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

    Dikatakan Anton, Apersi yang dikomandaninya sepanjang 2016 telah merealisasikan 40 ribu unit rumah subsidi dan 10 ribu unit rumah non subsidi. Ini merupakan pencapaian maksimal di tengah kondisi pasar yang kurang bersahabat terkait daya beli. Selain itu kondisi di lapangan juga masih ada kendala. Sehingga ada beberapa proyek anggota yang tertunda.

    Anton memaparkan, terkait kendala yang ada mulai dari ketersediaan tanah atau lahan sebagai bahan baku kenaikan harganya sangat signifikan karena berkembangnya sebuah kawasan disekitarnya. Sehingga tidak mungkin dikembangkan sebagai rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). KPR FLPP. Selain itu, biaya-biaya pungli juga menjadi momok bagi pengembang rumah subsidi yang juga diikuti lamanya proses perizinan.

    “Sebenarnya pemerintah pusat sudah banyak mengeluarkan regulasi yang mendukung rumah subsidi namun realisasinya di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Pemerintah banyak keluarkan regulasi namun PP belum dikeluarkan, sehingga belum bisa diterapkan kebijakan tersebut di lapangan, jadinya seperti setengah hati,” imbuh Anton.

    Selain itu, kata Anton, dibeberapa daerah, kendala klasik juga masih ditemukan seperti soal listrik. Ada beberapa anggota Apersi yang rumahnya sudah jadi tapi belum dialiri listrik. Menurut Anton, kendala ini akan terus disuarakan ke pemerintah, sehingga backlog tidak terus bertambah. Selain ada juga beberapa daerah yang kurang maksimal mendukung program sejuta rumah (PSR) ini.

    Terkait 2017, Anton meyakini bahwa akan lebih baik. Apersi akan berstrategi dalam membangun rumah subsidi dengan cara mensosialisasikan dan mendidik pengembang baru agar mau membangun rumah untuk MBR. Kemudian terus mengusulkan kepada pemerintah agar membuat atura yang memihak  pada program PSR. “ Selain itu meminta kepada Tim Saber Pungli untuk memberantas pungli dibidang perizinan atau urusan pensertifikatan tanah. Dan agar harga tanah tidak naik secara drastis Menteri ATR harus membuat aturan RTRW khusus untuk perumahan MBR,” ungkapnya.

    propertynbank.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci