Makassar Minta Otoritas Khusus Bangun Infrastruktur

Big Banner

MAKASSAR, KOMPAS.com – Pertumbuhan ekonomi Makassar pada 2014 mencapai 9,23 persen. Tahun ini, diprediksi angkanya masih sekitar 9 persen.

Pasalnya, pada kurtal pertama yang biasanya memang lebih rendah, pertumbuhan eknonomi Makassar berada di atas 8 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berada di kisaran 7 persen dan ekonomi Nasional 4,7 persen.

Menurut Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, tingginya pertumbuhan ekonomi di Makassar memiliki konsekuensi tersendiri.

“Kepemilikan kendaraan naik 11 persen, ini tertinggi di Indonesia. Bersamaan orang punya uang, mereka juga bangun rumah begitu padat,” ujar pria yang akrab disapa Dani ini kepada Kompas.com, Rabu (10/6/2015).

Belum lagi, urbanisasi terus terjadi. Dalam 1-2 tahun ke belakang, sebanyak 400.000 orang datang ke Makassar. Padahal, angka pertumbuhan kelahiran di Makassar tidak tinggi yaitu di bawah satu persen.

Makassar pun dihadapkan pada banyak masalah. Di satu sisi infrastruktur belum memadai. Padahal pembangunan infrastruktur sangat menentukan kemajuan suatu daerah.

Menurut Dani, otoritas infrastruktur jalan dibagi menjadi tiga, yaitu nasional, provinsi dan lokal. Mengingat dia harus mengikuti birokrasi pusat dan provinsi, Makassar menjadi tidak berdaya membangun infrastruktur sendiri.

Dani menuturkan, banyak investor yang tertarik untuk membangun infrastruktur, misalnya Japan International Cooperation Agency atau JICA dan investor dari Singapura. Namun, keputusannya tetap berada pada otorisasi pusat.

“Saya sudah bertemu presiden. Saya katakan ‘Pak, kita (Makassasr) butuh dukungan, berikan otoritas kota yang fiskalnya baik untuk bisa mengundang investor bangun infrastruktur dan memutuskan sendiri’,” tutur Dani.

Jika pusat memberikan otoritasnya, maka permasalahan infrastruktur di daerah akan selesai. Dengan demikian, jika masalah di kota selesai, begitu pula masalah nasional.

Ia mengungkapkan izin pembangunan jalan tol saja sampai dua tahun. Padahal, Dani sudah mempertimbangkan, supaya tidak perlu proses pembebasan lahan, jalan dibangun di pinggir laut dan sungai. Namun, itu masih tertahan oleh otoritas pusat.

Dengan kata lain, Makassar hanya bisa berharap dan menunggu dana dari pusat. Untuk membagun satu jalan layang atau flyover saja, Makassar menunggu sampai 5 tahun. Di satu sisi, persoalan hari ini berbeda dengan lima tahun selanjutnya.

“Justru ini yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Mestinya infrastruktur bisa mengikuti pertumbuhan ekonomi. Tapi, kita terus berjuang. Kalau bisa, paling tidak Bandung, Surabaya, dan Makassar dikasih otoritas penuh untuk infrastruktur,” imbuh Dani.

Untuk itu, Makassar siap jadi contoh. Pemerintah harusnya bisa mempertimbangkan untuk memberi kebebasan baginya, Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung, dan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya.

Menurut Dani, ia dan kedua wali kota ini, tidak akan menjual kota sendiri kepada pihak asing. Ia mengerti dan punya idealisme, sehingga tidak bisa dibodoh-bodohi.

Meski begitu, Dani bersyukur, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mau membantu 40 kilometer jalan tol di Makassar. Pada 2017, Makassar akan memulai pembangunan tol dalam kota. Tol ini diperkirakan akan memiliki panjang 12 kilometer yang membentang dari Jalan AP Pettarani sampai Tanjung Bunga.

Saat ini, Makassar bekerja sama dengan Nusantara Infrastruktur dan JEXway, tengah menunggu persetujuan JICA untuk studi kelayakannya. Pembangunan diprediksi selesai dalam tiga tahun dan segera beroperasi.

“Ibarat cawan, ekonomi Makassar di bawahnya sudah mengalir lancar. Kalau cawannya semakin besar, ke bawahnya juga lancar. Sekarang saja bisa 9 persen, kalau otoritas pusat beri kebebasan, ekonomi bisa dua digit,” jelas Dani.

Makassar sendiri sudah memperluas bandar udaranya hingga ke terminal kedua. Dari studi kelayakan bandara ini akan dilintasi oleh 5 juta penumpang. Nyatanya, saat ini jumlahnya sudah 13 juta penumpang.

Dani mengatakan, hal ini menjadi tanda bahwa Makassar merupakan hub kawasan timur. “The real hub. Bukan hub yang dibilang orang begitu saja,” tandas dia.

properti.kompas.com