Jokowi Teken PP Percepatan Rumah Murah

Housing-Estate.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken peraturan pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2016 tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). PP tersebut merupakan ...

  • propertidata
  • 2017.01.06
  • 861

    view

  • Jokowi Teken PP Percepatan Rumah Murah

    Housing-Estate.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken peraturan pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2016 tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). PP tersebut merupakan aturan teknis untuk program pembangunan rumah murah sebagaimana amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (PKP). PP ini diteken Jokowi persis di penghujung tahun 2016 dan sudah berlaku sejak ditandatangani.

    Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

    Dikutip dari laman Setkab, Jumat (6/1), penerbitan PP ini untuk percepatan penyediaan rumah bagi MBR yang merujuk pada pasal 13 huruf g, pasal 14 huruf i, pasal 15 huruf n, dan pasal 54 ayat 1 UU PKP. PP ini menyebut pembangunan perumahan MBR dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 ha dan paling sedikit seluas 0,5 ha yang pembangunannya telah sesuai dengan rencata tata ruang wilayah dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

    Selanjutnya untuk membangun rumah murah, perusahaan pengembang harus menyusun proposal kepada bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Proposal ini sekurangnya harus memuat mengenai perencanaan dan perancangan rumah MBR, perencanaan dan perancangan prasarana, sarana, utilitas umum (PSU) MBR, perolehan tanah, dan pemenuhan perizinan. Proposal ini bisa dilengkapi dengan lampiran sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lainya dan bukti pembayaran PBB tahun terakhir.

    “Dalam rangka pelaksanaan PTSP, bupati/walikota wajib mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan terkait pembangunan perumahan MBR kepada PTSP kabupaten/kota,” bunyi pasal 8 PP ini.

    Ada banyak lagi aturan teknis yang diamanatkan dalam PP ini seperti menyediakan 2 persen dari luas lahan perumahan di lokasi terpisah untuk lokasi pemakaman yang bisa diganti dengan dana, aturan pelaksanaan konstruksi, pengawasan, pemanfaatan PSU, pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, pemecahan sertifikat, dan sebagainya.

    housing-estate.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci