Penataan dan Penyediaan, Isu Besar Permukiman di Jakarta

Jakarta - Sedikitnya 1,3 juta penduduk Jakarta hingga kini belum memiliki rumah karena kenaikan harga lahan di ibu kota mencapai 16 persen per tahun, sementara upah pekerja hanya tumbuh di bawah 10 persen ...

  • propertidata
  • 2017.01.08
  • 958

    view

  • Penataan dan Penyediaan, Isu Besar Permukiman di Jakarta

    Jakarta - Sedikitnya 1,3 juta penduduk Jakarta hingga kini belum memiliki rumah karena kenaikan harga lahan di ibu kota mencapai 16 persen per tahun, sementara upah pekerja hanya tumbuh di bawah 10 persen per tahun.

    "Sesuai data riset BPS (Badan Pusat Statistik) 2014, DKI Jakarta adalah provinsi kedua dengan backlog perumahan terbesar di Indonesia," kata Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (8/1).

    Terkait isu besar permukiman di Jakarta, kata Anies, ada pada dua hal yakni penataan dan penyediaan. "Kami akan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) yang disesuaikan dengan karakter permukiman di Jakarta baik yang modern maupun kampung," katanya.

    Salah satunya dengan mengekplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar, serta merealisasikan 'kampoeng deret' dengan aktif melibatkan warga mulai dari perencanaan hingga pengelolaan.

    Dirinya, lanjut Anies, mengingingkan penataan itu dikerjakan secara kolosal, bukan semata-mata oleh aparat pemprov dan kontraktor pemenang tender, namun juga masyarakat ikut terlibat bekerja secara gotong rotong.

    Ia memberikan contoh, beberapa RW yang wilayahnya akan ditata ulang bermusyawarah melibatkan para profesional untuk mencari pola penataan yang spesifik ditempat itu.

    "Jadi setiap wilayah penataan akan berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan warga setempat. Intinya keterlibatan banyak pihak," katanya.

    Kredit Rumah

    Selain penataan kampung-kampung, pasangan Anies-Sandi akan menghapus uang muka (down payment/DP) untuk kredit pemilikan rumah melalui kredit rumah berbasis tabungan.

    "Bank DKI akan diminta mengganti syarat pembayaran DP yang saat ini sebesar 30 persen dari harga rumah, dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen," katanya.

    Skema lain adalah sewa jangka panjang. Intinya harus ada jaminan orang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang cukup panjang misalnya untuk satu generasi selama 25 tahun.

    /FER

    ANTARA

    beritasatu.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci