Solusi Anies-Sandi Atasi Masalah Perumahan di Jakarta

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 menunjukkan, 1,3 juta rumah tangga di DKI Jakarta belum memiliki rumah. Jakarta juga merupakan provinsi kedua dengan backlog perumahan terbesar di Indonesia. Selain ...

  • propertidata
  • 2017.01.09
  • 1238

    view

  • Solusi Anies-Sandi Atasi Masalah Perumahan di Jakarta

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 menunjukkan, 1,3 juta rumah tangga di DKI Jakarta belum memiliki rumah. Jakarta juga merupakan provinsi kedua dengan backlog perumahan terbesar di Indonesia. Selain itu, hanya 5% penduduk Jakarta yang memiliki rumah sendiri.

    Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga ibukota. Salah satunya, penyediaan perumahan. Sebab, papan menjadi komponen penting, mengingat sebagai sarana awal pembentukan keluarga sehat, sejahtera, dan berkarakter.

    “Ketika kita mengatakan maju kotanya dan bahagia warganya, maka sebenarnya secara eksplisit bukan hanya benda mati yang dipikirkan, tetapi juga manusianya,” ujar Anies dalam diskusi bertajuk “Mengatasi Besarnya Kekurangan Hunian” di Jakarta, Kamis (5/1).

    Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Anies mengaku akan mengedepankan peremajaan kota dan pemenuhan hunian dalam program kerja jika memenangi Pilkada DKI 2017 nanti. “Kami punya dua solusi. Pertama memulai kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar dan merealisasikan kampung deret dengan melibatkan warga,” kata Anies.

    Lebih lanjut Anies mengatakan, fokus kedua program ini adalah penataan pemukiman kumuh di Jakarta dengan membenahi sarana dan prasarana dasar seperti kesehatan dan fasilitas publik lain. “Selain itu, disiapkan juga program kredit rumah berbasis tabungan dan mempermudah investasi rumah susun serta pengadaan Bank Tanah,” ujar Anies.

    Masalah perumahan di Jakarta, kata Anies, dipicu kenaikan harga lahan di ibukota yang sangat tinggi, mencapai 16% per tahun. Sedangkan upah riil pekerja tumbuh di bawah 10%. Hal itu juga memicu kelas menengah bawah tinggal di pinggiran Jakarta.

    “Kita menyaksikan di sini ada persoalan supply dan demand yang harus diselesaikan secara struktural. Efeknya mobilitas warga yang bekerja di Jakarta, namun tinggal di sub-urban tanpa ada solusi transportasi jelas menjadi masalah sendiri,” kata Anies.

    Sementara pengamat perumahan dan kawasan permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar mengatakan, dibutuhkan peran serta berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan hunian di kota besar seperti Jakarta.

    ”Salah satu solusinya adalah Bank Tanah. Spekulasi tanah harus dikendalikan, dan dibentuk lembaga perumahan untuk menjamin ketersediaan lahan dan menjadi pengendali harga,” kata Jehansyah.

    Dilanjutkannya, agar hal ini bisa segera terealisasi, dibutuhkan peran signifikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki Badan Perencana Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang dapat mengelola penuh lembaga Bank Tanah.

    “BPIW sejauh ini harus yang paling memahami tanah-tanah mana yang potensial dibebaskan Kementerian ATR, sehingga perencanaan pemukiman dapat disusun secara matang dan tepat sasaran,” jelas Jehansyah. YS

    mpi-update.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci