Revisi Harga Rumah Tapak Ditargetkan Sebelum Akhir 2015

Big Banner

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) menargetkan revisi batasan maksimal harga rumah sederhana tapak (RST) yang bisa menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) selesai sebelum akhir tahun.

“Sampai sekarang kami masih membahasnya dengan kementerian keuangan soal aturan itu. Harapannya setelah Lebaran atau sebelum akhir tahun bisa segera selesai,” kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, di Jakarta, Kamis (25/6).

Menurut Maurin, revisi ini berpijak pada harga rumah untuk MBR yang disesuaikan dengan inflasi. Harga rumah juga tidak jauh berbeda dengan peraturan menteri keuangan (PMK) yang di keluarkan oleh kementerian keuangan sampai kurun waktu lima tahun.

Dia mengatakan, saat ini harga batas maksimal rumah tapak yang menggunakan skema FLPP diatur oleh Permenpera No.3/2014 yang diterbitkan 24 April 2014. Aturan tersebut dinilai perlu ditinjau ulang.

“Aturannya itu sudah satu tahun lebih, tentunya ada penyesuaian harga. Soal berapa besarnya masih dalam tahap pembahasan kami dengan Kementerian Keuangan,” kata dia.

Batasan harga maksimal RST bersubsidi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR No.20/2014 tentang FLPP dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mencakup RST dan rusunami.

Aturan tersebut menyatakan, pemerintah melanjutkan program FLPP untuk rumah susun (rusun) dan rumah tapak. Pengecualian diterapkan bagi wilayah yang penduduknya diatas dua juta jiwa.

Menurut Maurin, kenaikan harga maksimal untuk rumah yang bisa mengakses FLPP naik rata-rata 5 persen dan sudah sesuai dengan batasan yang memperhitungkan tingkat inflasi. Sehingga tidak mengubah harga setiap tahun, kecuali ada hal-hal khusus, seperti terjadi inflasi secara besar-besaran dilau kewajaran seperti kenaikkan inflasi sampai 30 persen.

Kenaikkan batasan maksimal harga RST dengan skema FLPP sebesar 5 persen disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Karena standar harga yang dipakai nantinya akan mendekati PMK No.113/PMK.03/2014 tentang batasan rumah yang bebas dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Kalau pakai standar PMK agar bebas PPN, terkadang tidak bisa akses FLPP karena harga terlalu rendah, atau malah tidak bisa bebas PPN karena harganya lebih tinggi dari standar FLPP. Jadi, kalau keduanya sudah sinergi tidak ada lagi masalah di lapangan,” kata dia.

Maurin menambahkan, harga rumah FLPP yang baru akan hampir sama dengan yang tercantum dalam PMK No.113/PMK.03/2014, dimana standar harga hunian sudah diatur per tahun, mulai dari 2014 sampai dengan 2018.

Jadi, lanjut Maurin tidak perlu adanya revisi harga setiap tahun, karena sudah ada penetapannya. Dimana setiap setiap tahun, standar harga rumah yang bisa mengakses FLPP naik 5 persen.

“Rencanannya kenaikannya sekitar 5 persen setiap tahun. Sehingga tidak harus mengubah setiap tahun, kecuali ada hal-hal khusus,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, pembebasan PPN 10 persen pada rusun di bawah harga Rp140 juta akan diubah menjadi Rp250 juta hingga Rp300 juta per unit.

Pembebasan PPN pada rusun diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tentang Perubahan PP no.12 tahun 2001. Pengubahan itu termasuk dalam 10 regulasi yang akan direvisi untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan program sejuta rumah.

Maurin menambahkan, terkait usulan pengembang agar standar harga rumah subsidi bisa dinaikkan lebih tinggi sampai Rp200 juta, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Setelah melalui proses perhitungan, angka yang keluar tetap cenderung serupa dengan standar yang sudah ditentukan selama ini oleh Menteri Keuangan.

“Kalau kita naikkan, inikan berdampak kepada daya beli masyarakat kecil yang saat ini masih lemah. Tujuan kita adanya FLPP adalah untuk membuka kesemppatan pada masyarakat kecil untuk bisa mengakses hunian murah yang layak huni,” kata dia.

Menurut dia, pemerintah pada prinsipnya mengambil jalan tengah, dimana masyarakat kecil bisa mampu memiliki rumah. Di sisi lain, pengembang sebagai pejual bisa mendapatkan untung, meski tidak terlalu besar.

Investor Daily

Imam Mudzakir/FER

Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me