Hak Pakai Properti Asing Bisa Seumur Hidup dan Diwariskan

Big Banner

Jakarta – Hak pakai properti asing bisa seumur hidup, diwariskan, dan diperjualbelikan. Namun, asing hanya diperbolehkan membeli apartemen, bukan hunian tapak, terlebih hunian untuk segmen bawah.

“Negara mempersilahkan asing memiliki hunian (apartemen) di Indonesia seumur hidup dan bisa diwariskan ke anaknya ataupun juga diperjualbelikan. Tetpai haknya hak pakai, bukan hak milik,” kata Ferry Mursidan Baldan, menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Jakarta, Kamis (25/6).

Menurut Ferry, saat ini pemerintah tidak akan mempersulit pengembang dan warga negara asing (WNA) untuk memiliki apartemen di Indonesia. Namun, kepemilikan tersebut hanya diperbolehkan untuk apartemen komersial. Asing juga tidak diperkenankan memiliki hunian tapak dan rumah yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ferry menegaskan, regulasi terkait lahan yang berlaku saat ini tidak mengizinkan asing untuk memiliki lahan. Karena itu, Negara mempersilahkan asing memanfaatkan hak pakai dengan tawaran bisa seumur hidup sekaligus sebagai kekayaan yang bisa diwariskan.

Dalam hukum internasional, tegas dia, hanya kedutaan besar saja yang memiliki yuridiksi hukum dan hukum verrsi Indonesia tidak berlaku disana. Sedangkan apartemen merupakan hak pribadi atau hak kewarganegaraan oleh karena itu harus mengikuti aturan hukum di Indonesia, yakni hak pakai.

“Kami akan mengeluarkan Peraturan pemerintah (PP) baru mengenai hak kepemilikan asing dan sebelum akhir tahun sudah selesai aturan itu,” kata dia.

Di sisi lain, lanjut Ferry, pihaknya juga akan membahas rancangan aturan tersebut bersama Real Estat Indonesia (REI).

Menurut Ferry, pihaknya tidak setuju adanya zonasi untuk apartemen kepemilikan asing ini. Pada prinsipnya, ujar dia, tren asing dalam membeli properti terjadi di sejumlah wilayah tertentu. Misalnya, untuk di Jakarta, mayoritas berada di Jakarta Selatan seperti Kemang dan sekitarnya, serta di kawasan CBD.

“Mana mau asing misalnya, membeli apartemen di kawasan Kebon Jeruk dan lainnya. Percuma bila dibatasi wilayah pembeliannya,” tutur Ferry.

Sedangkan terkait pembatasan harga propertinya, kata dia, hal itu sudah benar dan kita harus memiliki standar yang sama. Menteri mengingatkan, sampai kita mendeskreditkan warga sendiri. “Dimana fasilitas mewah untuk warga asing dan fasilitas standar untuk warga kita sendiri itu tidak benar,” kata Ferry.

Ingatkan “Bubble”
Sementara itu, pengamat properti Ali Tranghanda menilai, aturan soal asing harus diperjelas. Batasan-batasannya harus jelas. Misalnya, soal zonasi dan harga yang boleh dibeli oleh asing. Soal harga, bila ditentukan Rp 5 miliar, apalagi dibawah itu akan diborong oleh konsumen asing.

Di sisi lain, katanya, saat ini, instrumen pengendali harga tanah di Indonesia seperti bank tanah belum ada. “Dikhawatirkan kalau benar-benar dibuka untuk asing maka dalam lima tahun properti Indonesia akan bubble,” ungkap dia.

Ali mencontohkan apa yang terjadi saat ini di Singapura dan Tiongkok. Di kedua negara itu properti bubble karena dibuka bagi asing. “Yang paling bahaya bila dibuka untuk rumah tapak. Presiden jangan terpengaruh pembisik dari kapitalis,” tegas dia.

Di sisi lain, para pengembang properti menilai, bila keran kepemilikan asing tidak dibuka, akan ada arus uang keluar negeri yang lebih besar dibandingkan yang masuk ke Indonesia. Hal ini akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Amran Nukman mengatakan, dalam enam bulan kedepan, Indonesia sudah memasuki pasar bebas Asean (Masyarakat Ekonomi Asean/MEA). Bila keran kepemilikan properti bagi asing di Indonesia tidak dibuka, akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan juga pasar properti di Indonesia.

Dia menegaskan, orang kaya di Indonesia akan lebih banyak membeli properti di luar negeri, karena memiliki kemampuan investasi yang tinggi. Sedangkan tidak akan ada aliran dana masuk sektor properti karena tidak dibukanya asing membeli properti di Indonesia.

“Artinya uang akan lebih banyak keluar negeri dibandingkan dana yang masuk ke dalam negeri, karena asing dilarang memiliki properti di Indonesia. Tentunya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Menurut Amran semua hal tersebut kembali diserahkan kepada pemerintah sebagai pemegang keputusan. Dibukanya kepemilikan asing di Indonesia akan berdampak sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Multiplier effect pembukaan dinilau sangat besar, termasuk ke industri turunan properti, mulai dari semen, keramik dan juga tenaga kerja. “Jangan sampai kita hanya jadi penonton saja,” kata dia.

Bagi Direktur Marketing PT Agung Podomoro Land Tbk Matius Jusuf pembukaan keran kepemilikan asing di Indonesia akan mendongkrak banyak sektor terkait properti. “Kami sangat senang bila pemerintah membuka kepemilikan properti asing di Indonesia. Semua sektor akan tumbuh dan ekonomi kita juga ikut tumbuh, baik industri dan juga tenaga kerja, dan dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat,” kata dia, belum lama ini.

Terkait masalah harga, ujar dia, tentu ada aturannya. Tidak semua properti bisa dibeli oleh asing. Misalnya, properti apartemen yang boleh dimiliki asing adalah yang harganya di atas Rp 5 miliar per unit. Selain itu, ditentukan untuk unit tertentu dan dilarang membeli properti rumah tapak. “Kalau asing membeli rumah tapak saya tidak setuju. Kasih saja asing hak pakai dengan waktu yang cukup panjang,” kata dia.

Edo Rusyanto/Imam Mudzakir/FER

Investor Daily

beritasatu.com