REI Setuju Ada Pembatasan Kawasan Pemukiman Asal…

Big Banner


Jakarta–Ketua Real Estate Indonesia, Setyo Maharso mengatakan pihaknya setuju dengan adanya pembatasan lahan untuk kawasan properti dan industri oleh pemerintah. Tapi, kata dia, sebaiknya pembatasan tersebut tak bersifat detail atau mengadung angka seperti sekarang 200 hektare untuk kawasan properti dan industri.

“Pembuatan Undang-Undang kan harapannya bisa langgeng terus tak akan ada perubahan lagi. Kalau adanya batasan macam kawasan properti dan industri maksimal 200 hektare akan bermasalah bagi sektor industri yang membutuhkan lahan yang lebih dari itu,” kata Setyo saat dihubungi Tempo, Selasa, 20 Agustus 2013.

Selain itu, Setyo melanjutkan, adanya pembatasan tersebut akan berdampak pada fasilitas dan sarana prasarana kawasan pemukiman. “Termasuk akan berpengaruh terhadap harga rumah yang akan naik,” ujarnya.

Saat ini, ia menambahkan, pihaknya sedang mengkaji regulasi tersebut dengan mendatangkan beberapa pakar atau ahlinya untuk mendalami plus minus aturan itu. Untuk hasilnya, ia melanjutkan, akan diberikan kepada Komisi II DPR.

Sedangkan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengapresiasi langkah pemerintah untuk membatasi kepemilihan tanah untuk kawasan perumahan dan industri. Menurut dia, saat ini para pengembang besar membeli tanah yang luas kemudian setelah itu ditelantarkan begitu saja. “Jika ada pihak lain yang ingin masuk untuk membeli tanah tersebut, harus ada izin dari pengembang tersebut dan itu dijadikan ajang para spekulan untuk menaikan harga tanah tersebut.”

Eddy menilai yang akan keberatan dengan aturan ini adalah para pengembang besar. Seperti pengembang di kawasan Bumi Serpong Damai, Bintaro, dan lainnya.

Terkait dengan kemungkinan akan banyak calo yang memanfaatkan aturan ini dengan menaikan harga, Eddy mengatakan jumlah calo akan berkurang dengan adanya aturan tersebut. Selain itu, kata dia, para calo tak akan menjual lahan yang lebih luas karena adanya batasan tersebut.

Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sedang membahasa Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Dalam pasal 29, 31, dan 32 tentang pengaturan Hak Guna Bangunan, HGB dapat diberikan dengan luas paling banyak 200 hektare untuk kawasan properti dan kawasan industri.

ERWAN HERMAWAN

properti.tempo.co

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me