APERSI : Pemerintah Jangan Mau Dibohongi Pengembang Besar

Big Banner

Isu dibukanya keran kepemilikan Warga Negara Asing (WNA) atas properti di Indonesia ternyata menuai kontroversi dikalangan pengembang. Jika Realestat Indonesia (REI) mendukung wacana ini, berbeda dengan Asosisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). 

Menurut Eddy Ganefo, Ketua Umum Apersi, pihaknya menolak tegas dengan adanya wacana diperbolehkannya warga asing membeli properti di Indonesia dengan status hak pakai menjadi hak milik. Menurutnya hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yang menyebutkan bahwa status hak milik hanya diperbolehkan untuk Warga Negara Indonesia (WNI).  

“Kebijakan ini juga sama saja mengkhianati Founding Father kita yang dulu mereka berdarah-darah merebut tanah air ini dan sekarang malah seenaknya menyerahkan kepada warga asing,” kata Eddy. 

Sebenarnya, isu ini mencuat takala ada wacana direvisinya PP no.41 tahun 1996 yang mengatur tentang kepemilikan properti asing dengan status hak pakai menjadi hak milik. Menurut Eddy, jika aturan ini disahkan maka akan mengakibatkan harga rumah dan tanah akan terkerek naik. Alhasil rumah murah pun akan sulit dibangun. 

“Kebijakan tersebut nantinya akan mengancam program satu juta rumah,” ungkap Eddy. 

BACA JUGA : WNA PUNYA PROPERTI? INI KATA PRAKTISI PROPERTI 

Eddy pun menuding para pengembang besar berusaha membujuk pemerintah agar mau merevisi peraturan tersebut,. Mereka mengatakan jika warga asing diperbolehkan membeli properti di dalam negeri akan berdampak baik bagi industri properti dalam negeri serta mendatangkan devisa untuk negara.     

“Pemerintah jangan mau dibohongi oleh pengembang besar yang mengusulkan wacana ini. Mereka bilang jika orang asing boleh beli properti di sini akan membuat industri properti membaik, mungkin iya tetapi hanya terjadi pada rumah mahal yang akan berimbas pada mahalnya rumah murah,” kata Eddy. 

Namun, Eddy tidak menampik bahwa banyak negara-negara maju yang memperbolehkan warga asing untuk membolehkan warga negara lain memiliki properti seperti Singapura, Malaysia, Australia dan Jepang. Saat ini kebijakan tersebut menimbulkan masalah yang pelik terhadap masyarakat asli negera tersebut. Oleh karena itu dirinya berharap agar pemerintah dapat melakukan kajian mendalam terkait kepemilikan asing di Indonesia agar di kemudian hari nasib negara ini tidak sama dengan negara-negara tersebut.  

“Saat ini negara yang menerapkan kebijakan tersebut sudah terjadi bubble properti, tinggal nunggu pecahnya saja,” ujar Eddy.

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me