Pengembang Konsisten Kejar Target Sejuta Rumah

 Jakarta – Pemerintah era Presiden Joko Widodo mematok pembangunan sejuta rumah per tahun untuk memangkas defisit rumah (backlog). Pencanangan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat yang digelar di Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/4), mengisyaratkan keberpihakan negara kepada masyarakat kecil. Lantas, siapa yang membangun rumah-rumah tersebut?

“Kami mendukung penuh program sejuta rumah yang digulirkan pemerintah karena sejalan dengan visi organisasi REI,” kata Eddy Hussy, ketua umum Real Estat Indonesia (REI) di Jakarta, baru-baru ini.

Membangun sejuta rumah bukan pekerjaan mudah. Bila asosiasi pengembang seperti REI mengaku berkomitmen membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tentu menjadi sebuah oase di tengah backlog yang mencapai sekitar 15 juta rumah. Persoalannya, bukan semata butuh komitmen. Fakta di lapangan, sejumlah kendala masih membayangi program merumahkan masyarakat itu. Perizinan, lahan, hingga pembiayaan menjadi sandungan yang mengganggu pencapaian target satu juta rumah.

Presiden Joko Widodo mengaku mempersiapkan dukungan berupa pembiayaan dan pengurusan izin yang tidak berbelit-belit. Soal pembiayaan, dia pernah mengatakan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) akan bahu membahu, seperti BTN dan BPJS Ketenagakerjaan. “Kita mau serius, kita mampu mengerjakan itu. Tapi butuh waktu, butuh proses,” kata Presiden Joko Widodo saat pencanangan program sejuta rumah di Semarang.

Mengejar Target

REI mengaku pihaknya terus mengejar pencapaian target sejuta rumah. Untuk tahun 2015, asosiasi pengembang itu mengaku mematok target pembangunan 247.725 hunian. Dari jumlah tersebut sebanyak 217.725 unit adalah rumah sederhana tapak (RST) dan 30.000 unit berupa rumah susun sederhana milik (rusunami).

“Sampai akhir Juni 2015, anggota REI telah mulai merealisasikan 114.836 unit yang tersebar di 26 provinsi,” ujar Eddy Hussy.

Dia menjelaskan, lahan untuk pembangunan 114 ribu unit rumah tersebut sudah disiapkan oleh pihaknya. Enam bulan ke depan, katanya, REI mengintensifkan pembangunan dan persiapan lahan berikutnya agar tercapai target 247.725 unit tersebut.

Menurut dia, REI mempunyai komitmen untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui peningkatan dan pengembangan perumahan dan permukiman. Hal itu, katanya, sesuai dengan Anggaran Dasar REI.

“Dari dulu sampai sekarang, 80 persen anggota REI adalah pengembang yang membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelas Setyo Maharso, ketua Badan Pertimbangan Organisasi REI di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Setyo Maharso, anggota REI memiliki keahlian yang beragam dan lengkap sejak didirikan pada 1972. Karena itu, tambahnya, REI selalu menjadi mitra srategis pemerintah dalam mencari solusi kebijakan industri properti secara umum dan secara khusus kebijakan perumahan rakyat yang terbaik.

“REI adalah satu-satunya organisasi yang paling komplet mulai dari pengembang besar sampai kecil yang mengembangkan perumahan, perkantoran, mal, resor sampai kawasan mixed-use,” tambah Maharso.

Dia juga mengatakan, anggota REI selaku pelaku industri paling ahli di lapangan. Mereka tahu persis kendala-kendala yang terjadi di lapangan. “Oleh sebab itu dari dulu REI sering diminta untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah agar program kerja perumahan dapat berjalan secara efektif,” jelas Enggartiasto Lukita, Ketua Kehormatan REI, di Jakarta, belum lama ini.

Enggar mengatakan, berbagai masukan konstruktif diberikan REI antara lain perihal regulasi dan birokrasi, strategi pendanaan bagi MBR serta kerjasama strategis REI dan pemerintah dalam hal lahan, infrastruktur, perpajakan, pendanaan, aturan kepemilikan asing, dll.

“Dalam memberikan masukan kepada pemerintah, tujuan kami hanya satu yaitu agar pemerintah dan swasta dapat bersama-sama untuk mengembangkan industri properti yang sehat dan dinamis,” jelas Enggar.

Edo Rusyanto/Imam Mudzakir/FER

Investor Daily

beritasatu.com