Butuh Terobosan Untuk Akomodasi Kepemilikan Properti Oleh Asing

Big Banner

Jakarta – Praktisi hukum properti, Erwin Kallo, mengatakan, rencana pemerintah membuat peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan menteri (permen) untuk mengakomodasi pembeli properti dari warga negara asing (WNA) belum menyentuh subtansi permasalahan. Aturan tersebut, masih berbenturan dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa WNA hanya dapat diberi hak atas tanah dengan status Hak Pakai selama 25 tahun.

“Jika ingin bisa membeli properti di Indonesia yang maksimal dapat dilakukan pemerintah adalah melonggarkan syarat-syarat administrasinya. Misalnya, WNA tidak perlu lagi pakai izin bekerja dan sebagainya,” ujar Erwin, dalam publikasinya, di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, kata Erwin, masalah kepemilikan properti bagi orang asing tidaklah serumit dan seheboh saat ini jika pengembang properti dan pemerintah sepakat tentang penggunaan Hak Pakai. Dalam prakteknya, lanjut Erwin, hanya terdapat dua jenis sistem kepemilikan yang dapat menampung kepemilikan properti bagi asing.

Pertama, untuk landed house tidak terdapat masalah, karena tanahnya dipecah per kavling, sehingga kavling yang dibeli oleh WNA dapat diubah statusnya menjadi Hak Pakai.

Kedua, untuk strata title dapat saja tanah bersamanya berstatus hak pakai, karena pada hakekatnya yang dijual adalah satuan unitnya yang tetap berstatus sertifikat hak milik satuan rumah susun (HM Sarusun).

Menurut Erwin, kekuatiran pengembang atas tanah berstatus hak pakai akan kurang diminati orang membeli tidak perlu terjadi bila pemerintah mau melakukan terobosan hukum. Terobosan itu dengan mengeluarkan regulasi bahwa untuk pembangunan rumah susun (apartemen, kondominium, perkantoran dan sebagainya) hak atas tanah bersamanya hanya dapat diberikan dengan status pak pakai.

“Dengan begitu, tidak ada pilihan lain bagi pasar (konsumen) untuk membanding-bandingkan antara hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai. Sementara para pengembang harus komit menyeragamkan status tanah bersama dengan hak pakai,” jelasnya.

Erwin mengatakan, pemerintah bersama REI harus proaktif mensosialisasikan bahwa secara yurisdis (hukum) tidak ada perbedaan yang signifikan antara Hak Guna Bangunan dengan Hak Pakai, dimana masa berlaku hak pakai sudah ditingkatnya menjadi 20 tahun yang tadinya 10. Selain itu, Hak Pakai dan dapat diperpanjang 25 tahun lagi, serta dapat dijaminkan (bankable) yang tadinya tidak dapat dijaminkan.

“Ini artinya pemerintah dapat men-drive pasar melalui regulasinya dan dapat diaplikasikan, apalagi ada kabar Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN sedang merancang sebuah peraturan pemerintah untuk masa berlaku hak pakai akan diberikan seumur hidup. Sehingga tidak ada masalah jika kita menggunakan hak pakai untuk mengakomodir kepentingan asing,” tegasnya.

Investor Daily

Imam Mudzakir/FER

Investor Daily

beritasatu.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me