Permintaan Hunian Menengah-Bawah Tidak Didukung Persediaan

Big Banner

Berakhirnya Lebaran dan libur sekolah pada dasarnya akan menjadi titik balik gairah sektor properti yang sempat menurun sekitar lebih dari 21 persen di kuartal dua 2015. Namun yang ditakutkan, pengembang masih enggan memberikan supply untuk kelas menengah-bawah.  

Hal tersebut dinyatakan oleh Ali Tranghanda, pengamat properti sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch. Menurutnya, bunga flat pada tahun 2016 akan mengalami kenaikan dan ditakutkan akan berimbas pada BI rate, sehingga menaikan suku bunga KPR dan menjatuhkan daya beli masyarakat menengah-bawah yang bertumpu pada KPR. 

“Hal seperti itu yang saya khawatirkan. Sepatutnya pemerintah harus menggencarkan Program Satu Juta rumah. Tapi masalahnya, anggarannya terbatas,” terang Ali kepada Rumahku.com, Rabu (22/7). 

Secara seasonal, menurut Ali jatuhnya properti di kuartal dua, termasuk segmen menengah-bawah yang drop, jauh disebabkan oleh musim libur sekolah dan Idul Fitri. Menurut pengamatannya, seharusnya pada akhir 2015 dan awal 2016 properti mulai mengalami akselerasi atau naik sekitar 5 sampai 10 persen.  

Ia melanjutkan, populasi dan pendapatan yang meningkat, kelas menengah yang bertumbuh, serta tingkat urbanisasi yang bertambah seusai Lebaran akan membuat permintaan properti meningkat. Namun yang menjadi persoalan adalah pasokan di kelas menengah-bawah yang tidak diberikan oleh pengembang. 

“Pengembang nggak supply karena nggak mau untung kecil, soalnya harga tanah tidak bisa dikendalikan, naik berlipat-lipat. Jadi tidak ada tanah yang sesuai dengan segmen ini. Padahal, potensi kelas menengah sangat bagus, kalau bisa menyasar ke sana perkembangan akan signifikan,” ujar Ali lagi. 

Hal ini yang kemudian membuat pengembang lebih gencar membidik kawasan ujung pinggir Jakarta untuk segmen middle-down. Tapi tentu saja hal itu perlu ditunjang oleh infrastruktur yang memadai, atau malah menimbulkan masalah baru, yakni kemacetan. 

Ali kembali menekankan bahwa program bank tanah harus digalakkan pemerintah demi memperbaiki semua sektor. Sebab, jika pemerintah memiliki bank tanah yang berada satu wilayah dengan tanah milik swasta, harga tidak akan naik dengan cepat dan seenaknya. 

Sebagai ilustrasi, ketika harga tanah di sebuah kawasan awalnya Rp1 juta, kemudian tahun depan dinaikan jadi Rp2 juta oleh swasta, dan naik lagi Rp3 juta di tahun berikutnya, tapi harga tanah milik pemerintah tetap di harga Rp1 juta. Pada kasus ini swasta tidak akan terus menaikkan harga mengingat akan terjadinya persaingan harga sekaligus menjadi solusi ketersediaan lahan bagi segmen middle-down.  

Selain itu konsep Lisiba (Lingkungan Siap Bangun) pada zaman orde baru dinilai Ali sangat tepat untuk diaplikasikan di masa sekarang. Konsep ini mengordinasikan antar pemerintah sebagai pemasok tanah dan pengembang yang mengembangkan sehingga kebutuhan segmen menengah-bawah akan terpenuhi.   

“Bank tanah perlu sebagai pengendali harga tanah, dan ini perlu Keputusan Presiden langsung, bukan dari pihak kementrian,” tutup Ali. 

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me