Ali Tranghanda: Pemerintah Salah Strategi Urus Properti

Big Banner

Perubahan sub-sektor properti dinilai mampu menaikkan makro ekonomi yang merosot pada kuartal dua tahun 2015 ini. Hanya saja, pemerintah dinilai salah strategi.  

Sepanjang tahun 2015, makro ekonomi memang mengalami penurunan. Sementara itu untuk sub-sektor properti, tiga bulan terakhir merupakan siklus terendah yang diakibatkan oleh harga yang terlalu tinggi. 

Jika properti mengalami perbaikan dan tumbuh, hal itu akan mampu menaikkan ratusan industri terkait di sektor riil. Namun yang menjadi kendala, menurut Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, pemerintah melakukan kesalahan strategi. 

“Yang dilakukan adalah pemerintah berniat untuk memberlakukan kepemilikan asing. Seharusnya, pemerintah lakukan tarik investor asing. Karena nggak ada kaitannya antara kepemilikan asing dengan tertariknya investor asing,” ucap Ali kepada Rumahku.com.  

BACA JUGA : ORANG ASING BELI PROPERTI, PENGEMBANG KECIL GULUNG TIKAR

Ia melanjutkan, jika memang warga negara asing kemudian membeli properti di Indonesia, devisa yang didapatkan negara tak begitu besar dan belum tentu akan digunakan pada sektor properti.  

Sementara jika pemerintah menarik investor asing kemudian membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia dan membangun properti dalam skala besar, hasilnya adalah multi player efek di berbagai sektor. 

“Jika begitu, seluruh sektor riil akan merasakan. Sementara kepemilikan asing, yang didapat cuma pajak, mekanisme ke rumah kelas bawah nggak ada,” tegas Ali. 

Di sisi lain, ada isu yang mengatakan bahwa kepemilikan asing akan mampu menarik minat para investor. Menanggapi hal ini Ali pesimis, menurutnya tak ada kaitan sama sekali. Ekspatriat akan tetap senang dengan status hak pakai selama kondisi ekonomi, keadaan politik dan kepastian hukum di negara Indonesia stabil. 

Jika dianalogikan dalam lingkup perdagangan, kepemilikan asing sama dengan pembelian dengan sistem eceran, sementara masuknya investor sama dengan partai besar. 

“Dan nggak masuk akal aja kalau pemerintah memberlakukan kepemilikan asing yang katanya seumur hidup, sementara HGB masa berlakunya 30 tahun,” lanjutnya.  

Jika tidak mengandalkan kepemilikan asing pun, daya beli masyarakat lokal dicap pengamat properti ini masih cukup kuat untuk mendongkrak pendapatan sektor properti. Hanya saja kepemilikannya diatur dengan jelas, dipilah untuk segmen bawah, menengah dan atas.

rumahku.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me