Berdasarkan Fakta Ini, Perumahan Sebagai Hak Dasar Masih Sangat Jauh

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Setiap orang di republik ini berhak atas hak dasar berupa hunian yang baik dan nyaman karena hal ini diatur di dalam UUD 1945 mengenai hak bermukim. Kemudian, hak-hak dasar bermukim ini dikuatkan lagi dengan UU No.39 Tahun 1999 dan UU No. 1 Tahun 2011 selain hak dasar bermukim ini juga diakui secara internasional.

perumahan murah

Ilustrasi

“Jadi ini idealnya, seharusnya ini bisa dipenuhi artinya setiap warga masyarakat bisa mendapatkan hak bermukim yang layak atau mendapatkan hunian yang sehat dan nyaman. Tapi kenyataannya, ada gap atau jurang yang cukup curam untuk bisa memenuhi hak bermukim setiap warga ini dengan adanya backlog kepemilikan perumahan, rumah tidak layak huni, dan lainnya karena itu pemerintah harus hadir dengan dukungan regulasi dan pembiayaan,” ujar Maurin Sitorus, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), kepada housing-estate.com di Jakarta, Sabtu (25/7).

Dukungan pemerintah, sebut Maurin, antara lain dengan subsidi maupun dana bergulir dalam rupa-rupa program yang sudah digelontorkan untuk membantu kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa lebih mudah mengakses perumahan. Gap yang kian tinggi untuk kalangan MBR memiliki rumah ini berdasarkan data ada 3,4 juta rumah tidak layak huni menyangkut kualitas bangunan, sanitasi, dan listrik selain ada 13,5 juta atau 7,6 juta keluarga yang belum memiliki rumah.

Kebutuhan rumah kita yang mencapai 800 ribu per tahun juga baru bisa dipenuhi 400 ribu per tahun yang artinya akan terus memperbesar angka backlog perumahan. Yang membuatnya semakin sulit, Maurin menyebut banyak keluarga dengaan penghasilan Rp1,2 juta per bulan pengeluarannya pun Rp1,2 juta sehingga tidak bisa menabung maupun menyisihkan untuk perumahan.

“Untuk kalangan yang seperti ini pemerintah akan intervensi karena sampai kapanpun segmen ini tidak akan bisa punya rumah. Kemudian yang penghasilannya Rp1,8 juta dengan pengeluaran Rp1,4 juta, artinya ada saving Rp400 ribu, ini pun tetap harus ada intervensi pemerintah. Makanya yang penghasilannya di atas Rp3 juta, pemerintah bantu dengan KPR subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP),” imbuhnya.

Tantangan lainnya, anggaran perumahan kita juga sangat kecil, hanya 0,5 persen dari total belanja pemerintah. Bandingkan dengan di Pilipina yang angkanya tiga kali lebih besar atau di Malaysia yang mencapai 33 persen bahkan di Singapura lebih dari 53 persen. Belum lagi fakta bahwa sebanyak 60 persen kalangan pekerja merupakan pekerja informal yang sulit mendapatkan akses ke perbankan (non bankable).

“Dengan fakta-fakta ini seperti jadi konsekuensi logis kalau problem perumahan di Indonesia seperti tidak bergerak maju. Makanya ini terus kita perbaiki salah satunya dengan program sejuta rumah karena di situ semua persoalan perumahan akan diurai sehingga ke depannya sektor perumahan kita bisa lebih baik,” tandasnya.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me