Ini Dia, 3 Usulan Pajak Tinggi untuk Lahan Nganggur dan Properti Tak Dihuni

Ilustrasi. Foto: Rumah123/iStockKementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengusulkan tiga pajak di sektor pertanahan dalam program ekonomi berkeadilan. Hal ini demi target ...

  • propertidata
  • 2017.04.07
  • 514

    view

  • Ini Dia, 3 Usulan Pajak Tinggi untuk Lahan Nganggur dan Properti Tak Dihuni

    Ilustrasi. Foto: Rumah123/iStock

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengusulkan tiga pajak di sektor pertanahan dalam program ekonomi berkeadilan. Hal ini demi target mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, peningkatan produktivitas tanah, dan mengurangi spekulasi pembelian lahan. Ketiga pajak tersebut yakni:

    Pertama, dengan pengenaan pajak progresif kepemilikan lahan ke-2 dan seterusnya, atau setiap tambahan lahan hingga batas tertentu.

    Baca juga: Perhatian, Hunian Mewah Kena Pajak Penjualan 20% Loh!

    Kedua, pajak aset menganggur (unutilized asset tax). Usulan Kementerian ATR, pajak progresif dikenakan pada lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, vacant apartemen yang tidak disewakan/ditempati, serta apartemen yang tidak laku-laku.

    Ketiga, pengenaan capital gain tax yakni pajak selisih harga beli dengan harga jual. Ini artinya, capital gain yang didapat dalam penjualan properti, akan kena pajak.

    Baca juga: Awas! Apartemen Kosong Atau yang Tak Laku Bakal Kena Pajak Tinggi

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara, menyebut, kebijakan pajak berkeadilan memang terpaku pada tiga perpajakan yang diusukan ATR.

    "Saat ini, kami masih menunggu kajian lanjut dari Kementerian ATR," ujarnya seperti dikutip dari Kontan.co.id, Jumat (7/4).

    Lantaran masih menunggu itulah, Kepala BKF belum bisa memastikan waktu implementasi aturan tersebut.

    Baca juga: Lahan Masih Tersisa 3.000 Hektar, Sinar Mas Land Mau Bangun Apa Lagi Ya?

    Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF, Goro Ekanto, menambahkan, Kemenkeu hingga kini belum bisa memastikan pajak atas aset mengganggur yang kelak bakal berlaku juga untuk apartemen. "Belum, belum ada itu (belum sampai ada keputusan itu)," katanya.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ATR, Noor Marzuki, juga belum bisa menjelaskan detail rencana tersebut. "Mungkin itu kajiannya di kalangan menteri," katanya.

    Baca juga: 2017, Bank Tanah Segera Terealisasi

    Menteri Koordinator Ekonomi, Darmin Nasution, mengatakan, pemerintah masih merumuskan definisi ideal atas lahan menganggur sebelum dikenai pajak. Apalagi, sektor properti butuh waktu lama sebelum mengembangkan bank tanahnya.

    Menurutnya, penerapan kebijakan ini belum menjadi kebijakan prioritas saat ini. "Jangka pendek, pemerintah akan lebih dulu merealisasikan program reforma agraria," ujar Darmin.

    Baca juga: Punya Lahan Tapi Ga Ada Dana Bangun Rumah? Ini Solusinya!

    Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyebut, pajak tinggi atas tanah menganggur akan membuat harga tanah lebih terkendali. Pengusaha pun jadi bisa terhindar dari aksi spekulan tanah.

    "Kalau pengusaha cari untung sendiri akan terganggu kebijakan ini. Tapi kalau niatnya memberi akses masyarakat dapat hunian layak, kebijakan ini perlu didorong," kata Junaidi.

    rumah123.com

    Kalau kamu suka artikel ini, ayo klik Suka!

    Menyajikan berita infotainment setiap hari

    Beritahu artikel ini pada teman
    • Tweet
    • Share

    Artikel pada kategori yang sama

    Artikel terkait

    Kata Kunci Terkait

    Cari artikel rangkuman dari kata kunci