Peran Perumnas Kembali Pada Khittahnya

Big Banner
PerumnasPerumnas

Propertinet.com – Banyak kalangan berharap Perumnas dikembalikan kepada khitahnya membangun hunian murah untuk rakyat. Peran itu tercerabut lebih dari satu dasawarsa karena pemerintah tidak lagi memberi dukungan dana kepada Perumnas.

Untuk kelangsungan perusahaan Perumnas terpaksa mencari dana ke bank layaknya pengembang swasta dan menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan proyek komersial di lahan yang dimiliki.

Harapan untuk mengembalikan peran Perumnas seperti dulu menemukan momentum saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan ide program pembangunan satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mewujudkan program itu Perumnas diminta fokus membangun rumah murah dan tidak memikirkan keuntungan seperti sebelumnya. Pemerintah juga akan menyuntik modal. Karena itu Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2004 mengenai Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) akan direvisi untuk menguatkan fungsi Perumnas sebagai penyedia perumahan rakyat seperti fungsi yang diembannya dulu. Saat ini draft aturan revisi tinggal menunggu tandatangan Jokowi.

“Revisi aturannya sudah disetujui dan diparaf oleh lima kementerian terkait, yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera),” ujar Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera, di Jakarta.

           Baca Juga!

 

Keputusan untuk mengembalikan peran Perumnas ini sudah lama ditunggu. Sebab, menurut amanat UUD 1945 penyediaan perumahan rakyat memang tugas pemerintah. Perumnas juga sudah punya pengalaman panjang mengembangkan kawasan–kawasan baru yang kemudian menjadi kota, seperti Depok, Bekasi, dan sejumlah kota lainnya.

Menurut Syarif, dalam aturan baru itu dimasukkan ada empat hal yang dinilai Syarif akan mengoptimalkan fungsi Perumnas sebagai national housing development. Pertama, Perumnas menjadi property management dan terlibat dalam pengelolaan kawasan hunian, bukan hanya penyedia perumahan.

Kedua, sebagai penyedia lahan atau land banking yang berfungsi untuk mengendalikan harga tanah. Untuk itu Perumnas akan didorong untuk terus menambah cadangan lahan. Seluruh aset tanah yang dimiliki  harus dimaksimalkan dan dijadikan penyeimbang harga properti di pasar.

Ketiga, Perumnas akan menjadi pengelola dan pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba). Keempat, bila seluruh tahapan ini berhasil dijalankan Perumnas berfungsi sebagai national housing development atau penyedia perumahan rakyat secara nasional. “Kami berharap revisi PP ini bisa segera ditandatangani presiden sehingga Perumnas bisa segera menjalankan fungsinya sebagai national housing development.” tandasnya.

propertinet.com