Pengelola Go-Jek Diminta Menunggu Revisi UU

Big Banner

Housing-Estate.com, Jakarta – Ojek menjadi alat transportasi yang cukup digemari di kota-kota besar karena dapat menerobos kemacetan lalu lintas. Karena itu ketika muncul ojek yang menggunakan aplikasi internet untuk pemesanan seperti fenomena munculnya Go-Jek di Jakarta, masyarakat menyambut antusias. Dengan memesan melalui aplikasi pengemudi Go-Jek akan menjemput ke tempat pemesan seperti yang dilakukan taxi. Bukan hanya antar jemput, Go-Jek juga melayani antaran dokumen.

Ilustrasi : Pengemudi Gojek

Ilustrasi : Pengemudi Gojek

Sambutan positif konsumen ini mengundang keinginan banyak orang untuk bergabung menjadi anggota. Pengelola Go-Jek mengklaim anggotanya sudah mencapai sepuluh ribu dan terus melakukan perekrutan besar-besaran. Menurut Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah, pengelola Go-Jek sebaiknya menunggu dulu UU No. 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang saat ini tengah direvisi. Dalam undang-undang tersebut ojek tidak masuk kategori alat angkutan umum.

“Kami di Dishubtrans bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda), Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), dan kepolisian telah sepakat kalau angkutan transportasi berbasis aplikasi juga harus mengacu pada UU LLAJ supaya bisa dikontrol. Jadi mestinya duduk bareng dulu dengan kita bukannya malah melakukan rekrutmen besar-besaran. Ini kan namanya menantang,” ujarnya kepada media, Selasa (18/8).

Andri mengakui keberadaan Go-Jek diminati dan dibutuhkan masyarakat ibukota yang mencari alternatif transportasi efisien dan cepat. Tapi pengaturan soal ojek ini diperlukan untuk melindungi masyarakat. Kalau terjadi pelanggaran pemerintah bisa melakukan penindakan. Pemprov  tidak meminta pengusaha Go-Jek menghentikan operasinya, tapi menunggu dulu sampai aturannya siap.

housing-estate.com

Large Rectangle
Large Rectangle

Share

Follow Me